Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025, Hal Ini Jadi Atensi Pj Gubernur Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal.

Penyerahan ini berlangsung di Kota Ternate pada Kamis (19/12/2024) malam dan dihadiri Forkompinda Maluku Utara, Bupati/Wali Kota, pimpinan OPD lingkup provinsi, pimpinan instansi vertikal, Rektor Universitas Khairun Ternare, serta tamu undangan lainnya.  
  
Dalam sambutannya, Samsuddin membacakan pidato tertulis Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan, tantangan ekonomi global masih sangat dinamis, dengan berbagai risiko tensi geopolitik, perang dagang, proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas.

Baca juga: Pengelolaan TKD 2024 Terbaik Pertama se Maluku Utara, Pemkab Morotai Raih Penghargaan dari DJPb

Di mana, semua potensiu risiko itu memengaruhi perekonomian dalam negeri dan penerimaan negara.  

"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Kita harus memastikan belanja negara dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, serta efektif dan efisien," tegas Samsuddin.

Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip collecting more, spending better, dan financing innovatively, untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN.

Ia mengungkapkan, fokus belanja diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan, dan subsidi sosial yang lebih tepat sasaran. 

Samsuddin menjelaskan, arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 meliputi, sinergi fiskal pusat dan daerah, pengembangan sentra ekonomi baru untuk pemerataan kesejahteraan, perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan local taxing power, serta pengembangan pembiayaan inovatif.  

"TKD dan APBD 2025 harus dikelola secara efisien untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Samsuddin.  

Samsuddin juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Lanjutnya, pemerintah akan memprioritaskan program pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus memberdayakan UMKM.  

Di samping itu, ketahanan pangan dan energi akan diwujudkan melalui swasembada pangan dan kemandirian energi, serta hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.

Baca juga: Polda Malut Kerahkan 183 Personel Amankan Perayaan Nataru di Ternate, TNI Siap Bantu

Samsuddin mengatakan, terdapat empat instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan anggaran, yakni reviu anggaran untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan konektivitas, penghematan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.

Kemudian, penataan Dana Desa untuk mendukung pembangunan prioritas di desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal, serta kerja sama swasta dalam proyek infrastruktur guna memastikan efisiensi dan produktivitas hasil pembangunan.  

"Kita ingin pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari KKN. Semua kebijakan harus berorientasi pada asas keadilan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tandas Samsuddin. (*)