Deretan Kasus Korupsi yang Ditangani Kejati Maluku Utara Sepanjang 2024

Pada kasus ini Penyidik juga sudah memeriksa Kepala Dinas PMPTSP Maluku Utara, Bambang Hermawan dan 5 orang lainya.

Hingga saat ini kasus tersebut belum juga ada kejelasan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

7. Kasus dugaan korupsi anggaran Covid 19 di Dinas Sosial (Dinsos), Maluku Utara.

Penyelidikan kasus ini awalnya sesuai dengan nomor dan surat perintah (P-2) Print- 616/Q.2/Fd.2/06/2023.

Berupa kegiatan pengadaan bantuan sosial untuk anak yatim piatu, lansia dan difabel serta program jaring pengaman sosial senilai Rp 1.784.401.000 pada tahun 2020.

8. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan penyertaan modal PT Alga Kastela Bahari Berkesan oleh Pemkot Ternate dengan nilai capai Rp 1,2 miliar.

9. Kasus dugaan korupsi belanja bahan  sembako atas kegiatan penyaluran paket bantuan terkait Covid 19 di Biro Kesra Pemprov Malut tahun anggaran 2020 senilai Rp 8,3 miliar.

10. Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal dari Pemkot Ternate ke Bank BPRS Bahari Berkesan tahun 2016 – 2019 senilai Rp 11 miliar.

11. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik SMKN 1 Pulau Morotai dan SMKN 4 Kota Ternate pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara 2022.

Baca juga: Cek Jadwal dan Link Beli Tiket Kapal Pelni Rute Bitung - Ternate di Januari 2025, Terdekat Besok

12. Kasus dugaan korupsi anggaran pelaksanaan STQ Nasional ke XXVI tahun 2021.

Agenda nasional yang digelar di Sofifi itu menelan anggaran sebesar Rp 46 miliar.

Dugaan yang mencuat ada indikasi korupsi sebesar Rp20 miliar, melekat pada tujuh kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Maluku Utara. (*)