Hasby Yusuf Kecam Dugaan Premanisme Pejabat Pemkab Halmahera Barat

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara Hasby Yusuf mengecam keras dugaan tindakan premanisme, yang dilakukan seorang Kepala Dinas di Halmahera Barat.

Hasby menyoroti insiden tersebut sebagai wajah buruk pemerintahan daerah, yang seharusnya mengutamakan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ketika seorang Kepala Dinas bertindak seperti preman, ini mencerminkan wajah baru yang keliru bagi pemerintahan (Halmahera Barat)."

"Saya sangat prihatin dan menyesalkan aksi barbarisme yang terjadi, "ujar Hasby yang dikutip TribunTernate.com melalui akun Facebook Hasby Yusuf, Kamis (9/1/2025).

Baca juga: Kadis Perindakop Halmahera Barat Akan Diisi Plt Usai Demisius Boky Jadi Tersangka Pemukulan Warga

Hasby mengungkapkan bahwa insiden ini terjadi saat dirinya berada di Jailolo dan bertemu langsung dengan masyarakat.

Warga mengeluhkan kelangkaan minyak tanah yang diduga kuat disebabkan oleh praktik mafia distribusi.

"Malam itu, masyarakat menyampaikan protes mereka terkait kelangkaan minyak tanah di Halmahera Barat.

Namun, alih-alih mendapatkan jawaban dan solusi, mereka justru menghadapi tindakan yang tidak pantas dari seorang kepala dinas," katanya.
 
Hasby menegaskan, tindakan seperti ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah.

Ia meminta aparat Kepolisian untuk segera mengusut kasus ini secara transparan dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat yang terlibat.

"Negara demokrasi mewajibkan pemerintah untuk tidak anti-kritik. Saya mendesak kepolisian memproses kasus ini dengan tegas dan adil agar ada efek jera bagi aparatur negara yang bermental preman, "tegas Hasby.

Di tengah kritiknya, Hasby juga berharap Pemerintah Kabupaten Halbar segera melakukan pembenahan, khususnya dalam menangani isu-isu strategis seperti kelangkaan minyak tanah.

Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata, bukan dengan intimidasi.

"Halmahera Barat membutuhkan pemerintahan yang melayani, bukan yang menakut-nakuti rakyat."

Baca juga: Jadi Tersangka, Kepala Disperindagkop Halmahera Barat Dikenakan Pasal Berlapis

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena ulah oknum yang tidak memahami tugasnya, "tukasnya.

Insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur pemerintahan untuk mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam melayani masyarakat."

"Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari kepolisian dan Pemerintah Halbar untuk mengatasi masalah ini, "tandas Hasby. (*)