2 Mega Proyek di Maluku Utara Dilanjutkan, di Antaranya Pembangunan Bandara Loleo di Tidore

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemrov Maluku Utara kembali melanjutkan dua proyek infrastruktur besar, yakni pembangunan Bandara Loleo di Kota Tidore Kepulauan dan Pelabuhan Peti Kemas di Halmahera Barat.

Kedua proyek ini merupakan warisan dari masa pemerintahan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali.

Kepala Bappeda Maluku Utara Sarmin S Adam mengungkapkan, pembangunan Bandara Loleo saat ini telah memasuki tahap pembebasan lahan dan pembersihan lokasi (land clearing).

Adapun lahan yang dibutuhkan untuk bandara ini mencapai 400 hektare, dengan 200 hektare di antaranya telah dibebaskan.

Baca juga: Panen Perdana Tanaman Hidroponik di Ternate untuk Ketahanan Pangan

Pembangunan Bandara Loleo diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp7,6 triliun.

"Kami berharap proyek Bandara Loleo dapat dilanjutkan, karena fondasi awalnya sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya."

"Namun, kami perlu memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), "ujar Sarmin, Rabu (22/1/2025) di Sofifi.  

Sarmin menambahkan, hingga saat ini, Bandara Loleo belum tercantum secara tegas dalam RPJMN maupun Rencana Kerja Kementerian Perhubungan.

Meski demikian, rapat koordinasi antara pihaknya dan Pemkab Halmahera Tengah baru-baru ini membahas rencana tiga bandara baru di Maluku Utara, yaitu Bandara Loleo, Bandara Weda dan Bandara Taliabu.

"Bandara Taliabu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas dan membantu daerah tersebut keluar dari status daerah tertinggal. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam rapat teknis mendatang, "jelasnya.

Sementara itu, proyek pembangunan pelabuhan peti kemas yang direncanakan di Desa Mutui, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat masih dalam tahap revisi.

Pemprov Maluku Utara akan mengevaluasi urgensi kebutuhan daerah terkait infrastruktur ini.

"Prinsipnya, pondasi awal sudah ada, sehingga kami berharap proyek ini dapat dilanjutkan."

"Namun, dokumen perencanaan di tingkat daerah harus sinkron dengan dokumen perencanaan nasional, seperti RPJMN dan RPJPN, "ungkap Sarmin.

Ia juga menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Peti Kemas membutuhkan lahan seluas 385 hektare.

Namun lahan yang tersedia saat ini baru sekitar 10-15 hektare.

Minimal, 200 hektare lahan perlu dibebaskan sebelum proyek ini dapat dilanjutkan.

"Setelah lahan mencukupi, skema pembiayaan akan dibahas lebih lanjut. Opsi yang tersedia adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), blended finance, atau melibatkan dana CSR, karena APBD tidak mampu membiayai proyek ini sepenuhnya, "tambahnya.

Baca juga: Pj Sekprov Maluku Utara Evaluasi Prodak Hukum Daerah

Di lain sisi, Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah menambahkan, analisis kebutuhan untuk dua proyek besar ini telah dilakukan di periode sebelumnya.

Menurutnya, pekerjaan awal sudah dilaksanakan, sehingga proyek ini layak untuk dilanjutkan dengan menyesuaikan skema pendanaan dan kebutuhan teknis.

"Dengan melanjutkan pembangunan dua proyek tersebut, Pemprov berharap dapat meningkatkan konektivitas daerah, memperkuat infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, "harap Sekprov. (*)