Pj Gubernur Maluku Utara Bahas Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan LKPP

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir bersama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi di Jakarta pada Jumat (24/1/2025).  

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) LKPP Suharti, serta Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Emin Adhy Muhaemin.

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi TribunTernate.com, Samsuddin A Kadir menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas dukungannya dalam mendorong tata kelola pengadaan di Maluku Utara, yang saat ini telah mencapai level 3 proaktif.

Baca juga: BPKAD Halmahera Selatan Diminta Tata Aset Pulau Obi, Ada Pulau-pulau Kecil Statusnya Belum Jelas

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kematangan tata kelola pengadaan hingga mencapai level 4. Ini menjadi salah satu fokus utama kami ke depan, "ungkap Samsuddin.

Ia juga menyoroti pencapaian tata kelola pengadaan di Maluku Utara yang telah meraih nilai 71, kategori baik.

Samsuddin meminta Kepala BPBJ untuk mempertahankan prestasi tersebut dengan terus menerima saran dan bimbingan dari LKPP.

Mantan Pj Bupati Pulau Morotai ini turut mengusulkan agar LKPP menambah kuota Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengadaan Madya di Maluku Utara.

Saat ini, provinsi tersebut hanya memiliki tiga JFT Madya, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai tujuh jabatan.

Kepala BPBJ Maluku Utara Farid Hasan menyampaikan, pihaknya juga membutuhkan bimbingan terkait implementasi belanja menggunakan Katalog Elektronik (e-Katalog) versi 6, yang dijadwalkan efektif mulai Maret 2025.

Versi terbaru ini dilengkapi dengan fitur e-audit yang lebih canggih, mampu memberikan peringatan jika belanja terpusat pada pelaku usaha tertentu.

"Kami memerlukan pendampingan untuk memastikan pengadaan melalui e-Katalog versi 6 berjalan lebih transparan dan akuntabel, " ujar Farid.

Selain itu, Farid menjelaskan, Pj Gubernur Maluku Utara meminta kepada LKPP untuk menyediakan payung hukum yang lebih kuat terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khusus bagi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Baca juga: Desak Tuntaskan Kasus Pemotongan Dana Desa 2017 di Taliabu

Permintaan lain Pj Gubernur Maluku Utara ialah pendampingan dari LKPP untuk pengadaan proyek strategis daerah yang bernilai besar.

Hal ini dianggap penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan lancar dan menghindari potensi permasalahan.

"Pendampingan ini sangat diperlukan untuk mengawal proyek strategis daerah agar terlaksana dengan baik dan sesuai aturan, "ambah Farid. (*)