Pemprov Malut
BPKP Maluku Utara Rakorwasda Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah
"Sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat semakin kuat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, "kata Tri Wibowo Aji
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara lakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025.
Acara ini berlangsung di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada Selasa (11/2/2025).
Giat dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tri Wibowo Aji, para Koordinator Pengawasan BPKP.
Lalu 7 kepala daerah, 2 sekretaris daerah, 3 perwakilan kepala daerah, serta seluruh inspektur daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Baca juga: Korsleting Listrik Diduga Jadi Penyebab Kebakaran Kos-kosan di Desa Kiya Halmahera Tengah
Dalam sambutannya, Tri Wibowo Aji menegaskan, Rakorwasda merupakan media komunikasi untuk menyampaikan rencana dan hasil pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara.
Ia juga menekankan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai capaian pembangunan, menilai kondisi tata kelola daerah, serta membangun komitmen bersama dalam rangka peningkatan tata kelola dan pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, BPKP Maluku Utara mempresentasikan ikhtisar hasil pengawasan tahun 2024 yang menyoroti beberapa aspek tata kelola daerah yang masih memerlukan perbaikan, antara lain:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Maluku Utara
2. Penurunan angka stunting
3. Penguatan kesejahteraan sosial
4. Optimalisasi program pembangunan daerah lainnya
Baca juga: Segera Dilantik, Ini Visi Misi Bupati dan Wabup Halmahera Tengah Ikram Sangadji - Ahlan Djumadil
Selain itu, Rakorwasda 2025 juga menjadi momen pelaksanaan entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2025.
Evaluasi ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan pariwisata pada 11 pemerintah daerah (Pemda) di Maluku Utara.
"Dengan adanya Rakorwasda ini, diharapkan sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat semakin kuat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mendorong pembangunan yang lebih berkualitas, "harap Tri Wibowo Aji. (*)
Pokja BPBJ Maluku Utara Gelar Pembuktian Kualifikasi Tender Proyek Pagar Masjid Guraping |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Tekankan Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa |
![]() |
---|
Asisten I Maluku Utara Tekankan Pemenuhan Dokumen MCP KPK di PTSP |
![]() |
---|
Gubernur Malut Sherly Laos: Jalan Trans Kie Raha Mulai Dikerjakan September 2025 |
![]() |
---|
Daftar Tiga OPD Pemprov Malut yang Akan Digabung Tahun Ini Guna Perampingan Struktur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.