Kemenkum Malut dan Pemda Halsel Bersinergi Harmonisasi Ranperda

"Beberapa regulasi yang digunakan dalam ranperda masih mengandung banyak aturan yang tidak memberikan kewenangan atributif atau delegatif, perlu dilakukan penyelarasan sesuai dengan angka 28, 39, dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian terdapat sejumlah pasal, ayat, dan rincian norma yang memerlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan beberapa frasa dan kata juga perlu diperbaiki untuk memperjelas norma hukum yang diatur dalam ranperda, "ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dan Kanwil Kemenkum Malut semakin erat, dalam menciptakan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)