Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Dengan Penuh Semangat, Sherly Laos Pidato Politik pada Paripurna DPRD Maluku Utara

"Mutasi jabatan itu keniscayaan. Bukan soal suka atau tidak suka, "tegas Gubernur Maluku Utara Sherly Laos

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Dok Humas Pemprov Maluku Utara
STATEMENT: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam berpidato perdana dalam paripurna di kantor DPRD Maluku Utara, Kamis (6/3/2025). Salah satu isi pidatonya menyangkut tentang kinerja pejabat 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menata birokrasi pemerintahan secara transparan dan profesional.

Dalam pidato politik perdananya pada rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Kamis (6/3/2025).

Sherly Laos menegaskan bahwa pejabat yang tidak kompeten, tidak disiplin atau terlibat dalam praktik korupsi akan dinonjobkan.

Sebab pemerintahannya tidak akan mentolerir praktik birokrasi yang lamban dan tidak efektif.

Baca juga: Mudasir, Anggota Satpol PP Ternate yang Pukul Jurnalis Ditahan Polisi

Ia juga memastikan bahwa mutasi jabatan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan atas dasar kepentingan politik atau kedekatan pribadi.

"Mutasi jabatan itu keniscayaan. Bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kompetensi, kinerja, dan integritas. Tidak ada lagi titip-menitip jabatan!, "tegasnya.

Sherly Laos juga menyampaikan, efisiensi anggaran menjadi prioritas dalam menjalankan pemerintahan.

Yang sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 dan SE Mendagri nomor 900/833/SJ tentang pengelolaan belanja daerah yang lebih akuntabel.

Sebagai langkah konkret dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Sherly Laos akan menggratiskan biaya pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara.

"Sekolah harus gratis. Tidak boleh ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri!, "ujarnya disambut dengan tepuk tangan.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara akan mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebagai langkah awal meningkatkan layanan kesehatan di daerah.

Dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ia berhasil memperjuangkan anggaran Rp 2,26 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diberikan kepada 460 ribu siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Namun, ia menegaskan dana tersebut harus mendorong ekonomi lokal dan tidak boleh dialihkan ke daerah lain.

"Saya akan pastikan bahan baku program ini berasal dari hasil bumi Maluku Utara."

"Saya tidak akan biarkan dana Rp 2,26 triliun itu pergi ke Manado, Makassar atau Surabaya. Dong (mereka) harus beli di sini!, "serunya dengan penuh semangat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved