Pemprov Malut
Pantun Sherly Laos Awali Masa Pemerintahannya di Maluku Utara, Korupsi? Siap-siap Non Job!
Ada dua pantun yang Sherly Laos bacakan di hadapan para pejabat yang hadir dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) tersebut
Penulis: Iga Almira Rugaya Assagaf | Editor: Iga Almira Rugaya Assagaf
"Kemarin saya telah memerintahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama, sekolah gratis bisa kita mulai terapkan,"
"Minimal di sekolah negeri, tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara,"
Di tengah-tengah pidatonya, Sherly Laos mengkonfirmasi langsung ke Plt Kadindikbud Maluku Utara Abubakar Abdullah, terkait penerapan program tersebut.
Pemprov Malut Tanggung Iuran Bulanan SMA, SMK dan SLB, Berapa Besarannya?

Tanggungan iuran bulanan untuk seluruh siswa SMA, SMK dan SLB di Maluku Utara akan ditanggung Pemprov yang bersumber dari APBD.
Nantinya, setiap siswa/i SMA,SMK dn SLB ini akan menerima sebesar Rp 150 ribu untuk iuran bulanan.
"Progam dalam 100 hari kerja saya dan Pak Sarbin khusus di bidang pendidikan ini adalah, akan memberikan biaya bulanan kepada mereka (siswa/i) kelas 1, 2 dan 3 sebesar Rp 150 ribu," ucap Sherly Laos, Kamis (6/3/2025).
Sementara, Plt Kadindikbud Maluku Utara Abubakar Abdullah mengatakan, keinginan Sherly Laos adalah mengadakan pendidikan gratis, terjangkau dan bermutu.
Program ini kata Abubakar Abdullah bukan sekedar menggratiskan pendidikan, tetapi harus juga terjangkau dan bermutu.
"Jadi dalam pidato Ibu Gubernur bisa disimak sangat komprehensif, meski disebut program pendidikan gratis tetapi harus terjangkau dan bermutu. Sehingga tiga hal itu harus disiapkan oleh kami dengan baik," katanya.
Abubakar juga mengatakan, tahun ini SMA, SMK dan SLB di Maluku Utara mendapat alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 120 miliar lebih.
Dalam praktek selama ini, kata Abubakar Abudullah dana itu tak mencukupi kebutuhan sekolah, dan harus mengsiasati memakai dana komite.
"Jadi sekarang ini yang kita akan bebaskan adalah dana komite dan ditarik menjadi tanggung jawab kami, dan tak lagi menarik lagi ke masyarakat dana tersebut."
"Saat ini kita lagi susun skemanya dengan total siswa/i di Maluku Utara sebanyak 63 ribu orang, yang tersebar di sekolah negeri dan swasta," tandas Abubakar Abdullah. (*)
Inspektorat dan BPBJ Maluku Utara Bahas Rencana Aksi SPI KPK 2025 |
![]() |
---|
Kemenko Polkam Rakor dengan Pemprov Maluku Utara, Bahas Program Prioritas Presiden Prabowo |
![]() |
---|
Sekprov Maluku Utara Pimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran, Serapan Baru Capai 43 Persen |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Usung SIMATA, Promosi ASN Kini Berbasis Digital dan Kinerja |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Anggarkan Pembangunan Jembatan Songa–Wayatim di APBD 2026 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.