Tak Kunjung Tuntas, DPRD Halmahera Selatan Nilai Proyek RSP Pulau Makian Amburadul

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utra Masdar Mansur menyebut proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) Pulau Makian ugal-ugalan.

Menurut dia, ada sejumlah problem yang ditemukan Komisi III saat melakukan peninjauan lokasi proyek tersebut pada Senin (10/3/2025). Di antaranya adalah papan proyek tidak ada, serta tiang penangkis tak sesuai.

"Kami anggap pekerjaan proyek RSP ini hanya asal-asalan, ugal-ugalan saja, "ujar Masdar, Rabu (13/3/2025).

"Kalau mau jujur pekerjaan RSP ini sangat amburadul. Masa papan proyeknya tidak ada?."

Baca juga: 100 Hari Kerja Wali Kota Tidore, Tim Mulai Data Warga Penerima Bantuan Sembako

"Apalagi pekerjaan tahap I sangat tidak sesuai dengan perencanaannya. Tiang penangkis saja tidak sesuai," sambungnya.

Politsi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, proyek RSP ini sudah menelan anggaran yang cukup besar sejak pembangunan tahap pertama dilakukan pada 2023 lalu.

Oleh sebab itu, Masdar menekankan agar Dinas Kesehatan selaku OPD pengelola proyek betul-betul serius mengawal pekerjaan.

"Kami tidak ingin proyek RSP ini hanya menjadi proyek yang menghabiskan anggran tapi tidak pernah tuntas," imbuhnya.

Atas hal ini, Masdar meminta kepada semua OPD agar orang-orang dipakai atau ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam suatu proyek, harus punya kemampuan dan kompetensi keilmuannya. 

"Nanti jangan jadinya seperti ini lagi, orang yang bukan punya keilmuan di bagian teknik pembangunan, dijadikan sebagai PPK. Sehingga suatu proyek yang dikerjakan tidak pernah tuntas, "tandasnya.

Diketahui, anggaran proyek RSP Pulau Makian bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp 44 miliar. Hanya saja dalam pekerjannya, proyek tersebut mangkarak.

Pemkab Halmahera Selatan pun melanjutkan pekerjaan proyek ini pada tahun 2024 menggunakan sisa DAK sebesar Rp19 miliar.

Sskda Halmahera Selatan, Safiun Radjulan sebelumnya menjelaskan bahwa dari total DAK tersebut, Kementerian terkait baru mengucurkan 70 persen. 

Sementara sisa dana 30 persen, tak lagi ditransfer ke kas daerah akibat mangkraknya proyek.

"Masih ada sisa dana yang telah menjadi Silpa, dana itu yang dipergunakan untuk lanjutan proyek RSP, "jelas Safiun, Rabu (9/11/2024) lalu.