Bupati Morotai Rusli Sibua Ikut Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Maluku Utara tahun 2025.

Rakor tersebut diselenggarakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK secara daring dari Ruang Command Center Morotai, Selasa (18/3/2025).

Baca juga: Dinas Pertanian Tidore Dorong Penanaman Jagung untuk Kebutuhan Pangan

Pada kesempatan ini, Rusli Sibua didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai, Asisten I, Kepala Inspektorat, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rakor ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang menekankan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) bukan sekadar kelengkapan administrasi, tetapi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sherly Laos meminta, seluruh kepala daerah di Maluku Utara untuk terus meningkatkan komitmen dalam pencegahan korupsi serta memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lini pemerintahan.

Dalam hasil Rakor ini, seluruh Pemda di Maluku Utara tak terkecuali Morotai bersama OPD terkait diminta untuk lebih fokus dalam meningkatkan nilai MCP sebagai salah satu indikator utama penilaian kinerja pemerintahan daerah.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, serta bebas dari potensi penyimpangan.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Morotai Aila Goraahe, menuturkan Pemkab Pulau Morotai berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Baca juga: Perangkat Desa di Halmahera Selatan Aniaya Warga Hingga Tak Sadarkan Diri

 Dengan memastikan MCP bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi standar dalam meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik yang lebih akuntabel.

"Dengan adanya koordinasi dan evaluasi berkala seperti Rakor ini, diharapkan Pemda Morotai semakin optimal menerapkan prinsip-prinsip good governance serta mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas," tandas Ailan. (*)