Imbas Efisiensi, Pemprov Maluku Utara Batal Bangun Jalan Lingkar Obi Halmahera Selatan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara batal membangun jalan lingkar Pulau Obi dan Saketa-Dehepodo di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun ini.

Padahal sebelumnya Pemprov Maluku Utara sudah merencanakan pembangunan jalan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK.

Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir mengaku batalnya pembangunan jalan lingkar Obi dan Saketa-Dehepodo imbas dari kebijakan efesiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe Harap Pelayanan Mudik Gratis Dimaksimalkan 

"DAK kan ada kebijakan efesiensi, sehingga jalan yang ada di Gane (Saketa-Dehepodo) dan di Obi, itu secara otomatis hilang," katanya usai kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Kesultanan Bacan, Senin (17/3/2025).

Meski begitu, Samsuddin mengatakan pihaknya berupaya ada pembangunan infrastruktur di Halmahera Selatan.

Namun perlu melalui perhitungan matang atas total APBD Maluku Utara yang dirancang sebanyak Rp3,4 triliun lebih.

"Secara umum belanja pegawai kita sudah atur sekitar Rp1 trililun lebih, nah sisa Rp2 trilun lebih kita masih sesuaikan karena ada utang yang perlu dibayarkan termasuk DBH," ungkapnya.

Samsuddin menyebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, telah menginstruksikan agar ruas-ruas jalan provinsi di setiap kabupaten/kota dituntaskan.

Oleh karena itu, instruksi tersebut akan dibicarakan melalui forum Musrenbang pada April mendatang.

"Intinya bahwa pemerintah provinsi pasti selalu berupaya membagikan terobosan pembangunan atau upaya-upaya pembangunan ke daerah secara adil dan sesuai kebutuhan yang tidak mendesak," jelasnya.

Terkait rincian anggaran program pembangunan infrastruktur di Halmahera Selatan yang berumber dari APBD Maluku Utara, Samsuddin mengaku tidak hafal satu persatu.

Baca juga: Pulang Kampung ke Taliabu, Fifian Mus Santuni Ratusan Janda dan Anak Yatim

Tetapi menurut dia, total APBD Rp3,4 trilun, ada pengalokasian untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat.

"Kalau rinciannya tentu saja saya tidak hafal karena kita punya APBD yang cukup besar."

"Tetapi yang intinya besar-besarnya saya tahu bahwa dari sekitar Rp3,4 triliun APBD kita, itu kan diposisi belanja pegawai saja sudah Rp1 triliun lebih," pungkasnya. (*)