Pemprov Malut
BKN Setujui Pelantikan Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Utara
"Hanya 50 persen dari hasil yang disetujui BKN untuk dilantik, "ucap Gubernur Maluku Utara Sherly Laos
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam waktu dekat akan melantik sejumlah pejabat eselon II.
Hal ini menyusul telah disetujuinya hasil Uji Kompetensi (Ujikom) terhadap 36 pejabat eselon II oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Saat diwawancarai, Sherly Laos menyampaikan bahwa hasil Ujikom telah diserahkan ke BKN.
"Hanya 50 persen dari hasil yang disetujui BKN, yang akan dilantik secara definitif dalam waktu dekat, "ujar Sherly Laos, Jumat (11/4/2025).
Baca juga: Pansus DPRD Halmahera Selatan Temukan Masalah di 3 OPD, Termasuk Pengelolan Dana Hibah
Saat ditanya apakah pelantikan akan disertai dengan pengangkatan pejabat baru?
Sherly Laos menjawab tidak ada pengisian jabatan baru, melainkan hanya mutasi dan rotasi antar pejabat.
Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Tegaskan Sikat Pegawai dan Kades Doyan Miras
"Jadi pelantikan nanti itu hanya bersifat mutasi dan rotasi, tidak ada pengangkatan pejabat baru, "tegasnya.
Sementara itu Kepala BKD Maluku Utara Miftah Baay menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari BKN terkait pelantikan.
"Semuanya masih menunggu persetujuan dari BKN. Apalagi sebelumnya pihak media juga sudah menanyakan hal ini langsung ke Ibu Gubernur, "ucap Miftah singkat. (*)
Serunya Sherly Laos Main Lompat Tali Bersama Siswa Halteng, Rayakan Hari Anak Nasional 2025 |
![]() |
---|
Transformasi Pertanian Jadi Prioritas Musrenbangtan Maluku Utara 2025 |
![]() |
---|
Gubernur Malut Sherly Laos Serahkan Armada Tangkap dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Nelayan Desa Loleo |
![]() |
---|
Tenaga Kerja Mandiri di Halmahera Tengah Dapat Bantuan Alat Kopi dari Sherly Laos |
![]() |
---|
Warga Terdampak Bencana di Desa Nurweda Halmahera Tengah Terima Bantuan Rumah Bangun Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.