Kemenkum Malut
Kemenkum Malut Kawal Ujian Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Kemenkumham Tahun Anggaran 2024
"Seleksi pengadaan PPPK tahap II Kemenkumham 2024 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, "kata Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pelaksanaan ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK kini dimulai. Kanwil Kemenkum Malut mengawal secara langsung pelaksanaan ujian tersebut di titik lokasi UPT BKN Ternate, Selasa (22/5/2025).
Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengutus langsung Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Mahany Rahim bersama Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Carry Dwi Wahyuni serta seorang staf melakukan pengawasan demi kelancaran alur seleksi.
Berdasarkan pengumuman nomor SEK-KP.02.01-386 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pada Seleksi Pengadaan PPPK Kemenkumham TA 2024 Tahap II menjelaskan, peserta yang dinyatakan lulus dari Malut sebanyak 4 peserta dengan formasi jabatan Operator Layanan Operasional.
4 peserta tersebut diketahui telah bekerja selama beberapa tahun pada Kanwil Kemenkumham Malut sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
Baca juga: Wagub Malut Apresiasi Gerakan Kemenag Tanam Satu Juta Pohon
Ikutnya peserta ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Kementerian di wilayah.
Diketahui, ujian seleksi kompetensi PPPK Tahap II Kemenkumham TA 2024 ini dilaksanakan dalam 1 sesi yang tergabung dengan beberapa instansi, di antaranya Kementerian pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan.
Baca juga: PLN UIW MMU Dukung Industri PT Dewa Agricoco Indonesia Lewat Probing Listrik Sambut Hari Buruh 1 Mei
Kanwil Kemenkum Malut terus berkomitmen memberikan layanan prima terhadap proses seleksi PPPK tahap II TA 2024 ini.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
"Komitmen ini tutur Argap akan terus dilaksanakan agar dapat menerima calon aparatur yang berintegritas, "tandasnya. (*)
Anugerah Legislasi Daerah Jadi Wadah Penilaian Kualitas Harmonisasi Ranperda |
![]() |
---|
CPNS Kemenkum Dibekali Kode Etik dan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK |
![]() |
---|
14 Kepala Desa di Maluku Utara Direkomendasikan Terima Non Litigation Peacemaker |
![]() |
---|
Kemenkum Maluku Utara Harmonisasi Ranperbup Penetapan Batas Desa di Halmahera Tengah |
![]() |
---|
Kemenkum Malut dan Pemda Halmahera Selatan Bahas RPJMD 2025 – 2029 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.