Gubernur Malut Sherly Laos Dorong Optimalisasi PAD dan Infrastruktur dalam Forum Kepala Daerah

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memimpin pertemuan Forum Kepala Daerah se-Provinsi Malut yang digelar di Hotel Bela Ternate, Jumat (25/4/2025).

Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara.

Forum tersebut dihadiri Bupati dan Wali Kota dari 10 kabupaten/kota, pimpinan OPD Provinsi Malut, serta para kepala Bappeda kabupaten/kota.

Baca juga: Piutang Pajak Daerah Rp9,27 Miliar, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Perintah Bapenda Tindak Tegas

Selain itu, turut hadir narasumber nasional yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni, Direktur Pendapatan Daerah Teguh Narutomo, dan Direktur Utara PT Sucofindo Jobitriananda Hasjim.

Dalam sambutannya, Sherly Laos menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai ruang refleksi dan sinergi antarpemimpin daerah, guna mengarahkan pembangunan Maluku Utara secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kita harus jujur melihat tantangan yang dihadapi masing-masing daerah. Apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan? Pertanyaan ini harus menjadi fokus kita,” tegas Sherly.

Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh daerah di Maluku Utara, sedang menghadapi persoalan serius terkait defisit anggaran dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“APBD kita defisit. PAD Provinsi hanya sekitar 25 persen dan sisanya masih bergantung pada dana transfer dari pusat."

"Bahkan beberapa daerah seperti Kepulauan Sula hanya 2 persen, Taliabu dan Morotai sekitar 9-10 persen, dan hanya Halmahera Tengah yang cukup tinggi di angka 20 persen,” jelas Sherly.

Ia juga menyoroti adanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang yang belum optimal dimanfaatkan.

Tiga daerah penghasil tambang seperti Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur memiliki potensi DBH mencapai Rp1 triliun.

Namun tantangannya, kata Sherly, justru terletak pada ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan harga pembangunan yang terus meningkat, terutama infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Kondisi ini kontras dengan kapasitas fiskal daerah yang kian terbatas.

Untuk itu, Sherly Laos berharap dengan kehadiran Dirjen Keuangan Daerah, daerah-daerah di Maluku Utara bisa lebih maksimal dalam mengelola potensi PAD dan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Belanja modal kita masih kecil, rata-rata hanya 15 persen. Selebihnya terserap di belanja pegawai dan operasional. Ini harus berubah jika kita ingin melihat pembangunan infrastruktur lebih masif,” tegasnya.

Baca juga: Kick Off Semarak Pendidikan Malut 2025, Sarbin Sehe Titip 2 Pesan Kunci untuk Masa Depan

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk segera menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurutnya, kepastian zonasi adalah kunci utama menarik minat investasi.

“Investor butuh kepastian hukum dan kepastian zonasi. Dengan RTRW yang jelas, kita bisa ciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan menarik,” ujarnya. (*)