Pemprov Malut
Bicara Dampak Tambang di Maluku Utara, Sherly Laos: Kami Hanya Ingin Kompensasi yang Layak
Ketika diberi kesempatan untuk menyuarakan kondisi daerah yang dipimpinnya, Sherly Laos soroti status Ibukota Sofifi hingga dampak aktivitas tambang
Penulis: Iga Almira Rugaya Assagaf | Editor: Iga Almira Rugaya Assagaf
TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Gubernur Maluku Utara Sherly soroti dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas tambang.
Hal tersebut disampaikan Sherly Laos di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI.
Sherly Laos bersama Kepala Daerah lainnya penuhi undangan untuk menyuarakan kendala-kendala yang dihadapi.
Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bicara di DPR RI: Dampak Tambang hingga Status Sofifi
Baca juga: Respon Cepat Sherly Laos, Pemprov Malut Kucur Rp 7,3 Miliar Perbaiki Jembatan di Halut dan Halbar

Ketika diberi kesempatan untuk menyuarakan kondisi daerah yang dipimpinnya, Sherly Laos soroti status Ibukota Sofifi hingga dampak aktivitas tambang.
Selain itu, Sherly Laos juga menjelaskan soal kondisi keuangan Maluku Utara, yang hingga saat ini tidak mengalami pertumbuhan signifikan.
Di mana kata Sherly Laos, untuk keuangan, secara fisikal lemah dan Maluku Utara masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Ketika bicara soal aktivitas tambang, Sherly Laos mengatakan bahwa daerah selama ini menanggung dampak lingkungan dan sosial tanpa kompensasi layak.
Untuk itu dirinya menuntut kompensasi ekonomi yang layak, untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan tersebut.
"Dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh Daerah,"
"Tapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak,"
"Mohon jalan, jembatan, Pendidikan, Kesehatan, dilayakkan sesuai standar. Jadi Ketika 10, 15 atau 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis,"
"Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala ecomomi of scale yang cukup besar, yang bisa menggantikan PAD dan BBH yang oleh tambang, tetapi di sektor perikanan dan pertanian,"
Selain itu, Sherly Laos juga menjelaskan soal kondisi keuangan Maluku Utara, yang hingga saat ini tidak mengalami pertumbuhan signifikan.
Di mana kata Sherly Laos, untuk keuangan, secara fisikal lemah dan Maluku Utara masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Untuk aktivitas tambang sendiri, Sherly Laos tegas mengatakan bahwa daerah selama ini menanggung dampak lingkungan dan sosial tanpa kompensasi layak.
Inspektorat dan BPBJ Maluku Utara Bahas Rencana Aksi SPI KPK 2025 |
![]() |
---|
Kemenko Polkam Rakor dengan Pemprov Maluku Utara, Bahas Program Prioritas Presiden Prabowo |
![]() |
---|
Sekprov Maluku Utara Pimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran, Serapan Baru Capai 43 Persen |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Usung SIMATA, Promosi ASN Kini Berbasis Digital dan Kinerja |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Anggarkan Pembangunan Jembatan Songa–Wayatim di APBD 2026 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.