Respon Polemik Tapal Batas Bobo-Fluk, Bupati Halmahera Selatan: Tak Ada Kaitan dengan Perusahaan

TRIBUNTERNATE.COM, HALMAHERA SELATAN - Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba merespon polemik tapal batas antara Desa Bobo dan Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Polemik ini melibatkan PT Intim Mining Sentosa (IMS), perusahaan tambang bijih nikel yang mulai mengeksplorasi wilayah Pulau Obi.

Menurut Bassam, polemik tersebut tak berkaitan dengan PT IMS.

Hanya kebetulan, perusahaan tersebut masuk wilayah Bobo dan Fluk.

"Sebenarnya secara mendasar tidak ada kaitan dengan perusahaan. Tapi posisi koordinat tapal batas itu ada di situ," ujarnya, Senin (5/5/2025).

Pemkab Halmahera Selatan telah memiliki data-data tapal batas desa, termasuk Bobo dan Fluk.

Ia juga mengaku penyelesaian tapal batas Bobo-Fluk secara mendasar jadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Peta dasar perbatasannya sudah ada, saat ini kita sedang verifikasi mana-mana titik Bobo dan Fluk, baru kita tetapkan perbasannya. Jadi sudah on progress," jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau masyarakat Bobo dan Fluk tak lagi mempermasalahkan tapal batas desa.

Bassam menegaskan pemerintah daerah bakal tetap turun menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita menginginkan tidak ada lagi yang dibesar-besarkan. Kita suda berkoordinasi ke pemerintah desa untuk segera kita tetapkan tapal batas," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib, mendorong pemerintah daerah turut serta menyelesaikan polemik tapal batas Desa Bobo dan Fluk.

Menurut dia, polemik ini melibatkan warga yang pro terhadap PT IMS, dan yang menolak kehadiran perusahaan tersebut

"Maka dari itu kami juga mendesak pemerintah daerah menyelesaikan tapal batas ini. Jangan sampai polemik berkepanjangan," ujar Muslim, Rabu (9/4/2025).

Baca juga: Sekda Pemkab Halmahera Timur Ricky Richfat Sebut Koperasi Merah Putih Jadi Strategi Desa

Baca juga: Terima Putusan MK Soal PSU Pilkada Taliabu, Citra Mus-La Utu Ucapkan Terima Kasih ke Simpatisan

DPRD Halmahera Selatan secara kelembagaan belum menyimpulkan penolakan PT IMS harus didukung penuh atau tidak, karena pertimbangan dampak lingkungan.

Anggota DPRD Halmahera Selatan tiga periode itu menyebut pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi ke Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT IMS, jika perusahaan itu terbukti tak memiliki izin dan adminstrasi lengkap.

"Apakah penolakan ini sepihak atau bagaimana, yang pasti DPRD secara kelembagaan akan bersikap setelah on the spot (peninjauan wilayah eksplorasi PT IMS)," ungkapnya.(*)