Pemprov Malut Gelar Diskusi Publik RPJMD 2025–2029, Wujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelar Diskusi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Hal ini bagian dari proses perencanaan partisipatif untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel, Ternate, Jumat (16/5/2025) ini, dibuka Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan dihadiri unsur DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh perangkat daerah.

Baca juga: AS Rummania FC Cetak Rekor Baru di Gurabati Open Turnamen 2025, Lolos Final Tanpa Kebobolan

Dalam sambutannya, Sherly Laos menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat untuk membangun Maluku Utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

“RPJMD ini harus lahir dari suara rakyat, bukan hanya dari meja birokrasi. Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena biaya, tidak ada ibu yang harus menyeberang laut untuk melahirkan, dan tidak ada pemuda yang merasa kehilangan masa depan di tanah sendiri,” tegas Sherly.

Diskusi ini sekaligus menjadi bukti komitmen kepemimpinan Sherly Laos dan Sarbin Sehe dalam membangun Maluku Utara secara kolaboratif, bukan hanya tumbuh dalam angka statistik, tapi juga nyata dirasakan hingga ke akar rumput.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik, masukan, dan ide-ide cemerlang. Karena membangun Maluku Utara tidak bisa sendirian, kita harus bergandengan tangan,” tandas Sherly.

Dokumen RPJMD Maluku Utara 2025–2029 memuat enam misi utama pembangunan daerah, yaitu :

1. Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas SDM, termasuk program sekolah menengah gratis, beasiswa pendidikan tinggi, layanan kesehatan universal, dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.

2. Penguatan ekonomi berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif, dengan mendorong sektor unggulan dan industri olahan lokal.

3. Reformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan digital, melalui digitalisasi layanan publik dan partisipasi warga.

Baca juga: Fans Chelsea Malah Tidak Marah Liam Delap Lebih Pilih ke Man United: Gabung Saja ke Sana

4. Penguatan demokrasi, stabilitas dan keamanan, guna menciptakan ruang pembangunan yang kondusif dan berdaya saing.

5. Perlindungan budaya, sosial dan lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui pelestarian adat, pengembangan ekowisata, dan penguatan ketahanan iklim.

6. Pemerataan pembangunan berbasis kepulauan, dengan fokus pada percepatan infrastruktur dan layanan dasar di pulau-pulau terluar dan terpencil. (*)