DPRD Halmahera Selatan
Komisi I DPRD Halmahera Selatan Dukung Bassam Kasuba Tuntaskan Tapal Batas 184 Desa
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Munawir Bahar, mengatakan pihaknya mendukung langkah Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Munawir Bahar, mengatakan pihaknya mendukung langkah Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, untuk menyelesaikan tapal batas 184 desa.
Menurut dia, tahun ini Komisi I bakal lebih fokus membantu pemerintah daerah atas penyelesaian tapal batas ratusan desa tersebut.
"Sampai saat ini, sudah sekitar 64 tapal batas desa yang sudah diselesaikan secara administrasi, termasuk berita acara yang sudah rampung," ujar Munawir, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Launching Program UHC, Bupati Halmahera Selatan: Berobat Cukup dengan KTP
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan bahwa Komisi I terus mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan tapal batas desa.
Karena meskipun dokumen mengenai tapal batas desa belum resmi, tetapi memiliki dasar hukum dan acuan yang jelas, termasuk Perda-nya.
Munawir menekankan, pentingnya pemerintah daerah untuk bijaksana dalam mengatur tapal batas desa agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Pemerintah daerah sudah serius dalam menyelesaikan masalah ini, dan DPRD terus mengawal langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah," tuturnya.
Baca juga: Kejati Malut Periksa Saksi Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum Dinas Pertanian
Dalam upaya menyelesaikan masalah tapal batas, Pemkab Halmahera Selatan melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, telah membentuk tim untuk memastikan bahwa desa-desa yang belum selesai segera dituntaskan.
Munawir berkeyakinan, bahwa dengan kerja keras pemerintah daerah dan DPRD, masalah tapal batas desa ini akan segera diselesaikan.
"Insya allah ratusan desa yang tapal batasnya belum ada, dapat diselesaikan tahun ini agar tidak ada lagi polemik di tengah-tengah masyarakat," tandasnya. (*)
Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan Desak RSUD Labuha Bayar Jaspel Nakes |
![]() |
---|
DPRD Halmahera Selatan 'Dirujak' Praktisi, Buntut Polemik Pelantikan 4 Kades Hasil PTUN |
![]() |
---|
Tenaga Kerja Luar Daerah Masih Dominan, DPRD Halmahera Selatan: Keberpihakan ke Warga Lokal |
![]() |
---|
Ratusan Aset Pemkab Halmahera Selatan Belum Bersertifikat, Didominasi Tanah dan Bangunan |
![]() |
---|
PHMI Surati DPRD Halmahera Selatan Soal Polemik Pelantikan 4 Kades Hasil PTUN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.