Pemkab Morotai Raih Opini WTP untuk Kedelapan Kalinya

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara mampu mempertahankan penilaian atas pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

Buktinya, untuk kedelapan kali Pemkab Morotai meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI.

Rilis

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Rabu (28/5/2024). 

Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua didampingi Ketua DPRD Pulau Morotai Muhamad Rizki menerima langsung dokumen LHP tersebut, yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea.

Baca juga: Ketua DPRD Morotai Temui Pemprov Maluku Utara: Sinkronisasi RPJMD Jadi Fokus Strategis

Seremoni penyerahan dokumen LHP langsung dilakukan penandatangan berita acara penyerahan oleh Bupati Pulau Morotai bersama Ketua DPRD Pulau Morotai dengan Kepala BPK RI Maluku Utara.

Turut hadir juga dalam acara tersebut Sekkab Pulau Morotai Muhammad Umar Ali beserta sejumlah Pimpinan OPD. 

Selain Pulau Morotai, penyerahan dokumen LHP juga bersamaan dengan seluruh Pemerintah Daerah se Provinsi Maluku Utara.

Marius Sirumapea dalam laporannya menyebutkan 9 kabupaten/kota di Maluku Utara menyabet predikat WTP.

Hanya Pulau Taliabu saja yang menyabet gelar Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

Menariknya, Muhamad Rizki pada kegiatan yang dihadiri seluruh kepala daerah tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Morotai Batal jadi Tuan Rumah Provprov 2025 - Rusli Sibua Seriusi Perikanan

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara yang telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 

"Harapan ke depan, momentum ini pada akhirnya akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, "tuturnya.

Seraya menegaskan pihaknya bersama Pemkab Pulau Morotai berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan pengawasan internal, serta terus melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan eksternal. (*)