Morotai
100 Hari Kerja Pemerintahan Rusli-Rio, Ini Sejumlah Catatan Fraksi PSI DPRD Morotai
Mereka mengapresiasi atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 8 kali berturut-turut.
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Isvara Savitri
"Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka pelayanan kesehatan di Morotai bisa terganggu. Para tenaga kesehatan adalah garda depan yang harus diberi kepastian dan penghargaan," katanya lagi.
Dari serangkaian masalah tersebut, Fraksi PSI secara resmi mengeluarkan rekomendasi dengan tiga poin penting terhadap pemerintahan Rusli-Rio.
Tiga poin dimaksud yaitu tinjau ulang pemberhentian sementara kepala desa secara terbuka dan berdasarkan hukum yang berlaku serta evaluasi mutasi ASN dan aparat desa agar tidak mencederai sistem birokrasi profesional.
Kedua, kembalikan akses beasiswa bagi seluruh mahasiswa Morotai, baik di dalam maupun luar daerah.
Dan poin ketiga, selesaikan tunggakan iuran BPJS dan gaji tenaga kesehatan secepatnya.
"Fraksi PSI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan transparan. pemerintahan yang berpihak pada rakyat harus dimulai dari kebijakan yang adil, terbuka, dan pro-pelayanan publik," tegas Sherly.(*)
| Erwin Sutanto Kritik Pemberhentian 11 Kades dan Beasiswa oleh Pemkab Morotai |
|
|---|
| Pemkab Morotai Abaikan Jalan Rusak di Pelabuhan Bongkar Muat BBM Desa Waringin |
|
|---|
| Tak Hanya Hukum Bisnis, Unipas Morotai Bakal Buka Program Studi Pariwisata |
|
|---|
| Sinkronisasi Data Jadi Kendala, Bansos Rp 2 Juta untuk Janda dan Lansia Morotai Belum Direalisasikan |
|
|---|
| BPN Morotai Akui Lahan TNI AU di Lingkar Bandara Pitu yang Bersertifikat Baru 600 Hektare |
|
|---|
