Terkait Pergeseran dan Efisiensi Anggaran Pemprov, Ini Saran Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menegaskan bahwa seluruh proses pergeseran dan efisiensi anggaran tahap I hingga III tahun 2025 telah disampaikan secara resmi oleh Gubernur Sherly Laos kepada DPRD.

Meski demikian, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas implementasi anggaran tersebut.

Menanggapi adanya kritik terhadap sejumlah pergeseran anggaran, Iqbal menilai hal itu perlu dipahami dalam konteks percepatan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Malut.

Baca juga: Antam dan UBS Naik! Ini Harga serta Buyback Emas di Pegadaian Rabu 11 Juni 2025

“Ibu Gubernur sudah sampaikan bahwa pergeseran ini bagian dari strategi untuk mengejar target 100 hari kerja. Evaluasi tetap akan dilakukan pada triwulan kedua. Jika ditemukan kekeliruan, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Iqbal dalam wawancara usai rapat paripurna, Selasa (10/6/2025).

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sekadar menjadi jargon. Langkah-langkah tersebut harus diarahkan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta tidak melanggar aturan yang berlaku.

Terkait wacana efisiensi tahap IV, Iqbal menyarankan agar tidak dipaksakan dalam waktu dekat. Menurutnya, efisiensi tersebut lebih baik dibahas secara komprehensif dalam forum APBD Perubahan agar perencanaannya lebih matang dan tidak menimbulkan persoalan teknis di kemudian hari.

“Waktunya terlalu sempit. Daripada dipaksakan, lebih baik dibicarakan secara rasional dalam pembahasan APBD Perubahan. Saat ini, fokus utama adalah menyelesaikan utang pemerintah dan memetakan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal,” jelasnya.

Baca juga: Cek di Sini, Harga serta Buyback Emas Antam Terbaru Rabu 11 Juni 2025

Ia menegaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut kehati-hatian, tidak hanya dalam perencanaan anggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Oleh karena itu,lanjut Iqbal, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk memastikan stabilitas dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat.

“Transparansi dan perencanaan yang matang adalah fondasi utama. DPRD mendukung penuh langkah pemerintah, selama itu dilakukan secara terbuka dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” pungkas Iqbal. (*)