Pemkab Taliabu Diminta Aktifkan Kepesertaan BPJS Kesehatan 200 Masyarakat

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, diminta aktifkan BPJS Kesehatan milik 200 masyarakat.

Di mana, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Pulau Taliabu itu, dinonaktifkan Pemkab Taliabu pada awal tahun 2025.

Alasannya, pagu anggaran daerah tahun ini mengalami penurunan karena dampak dari efisiensi.

Baca juga: Komisi I DPRD Ternate Jadwal Ulang Rapat Bahas Penyaluran Minyak Tanah

Atas hal ini, Sekertaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau Taliabu, Amin Ata Sahafi, meminta Pemkab, untuk memprioritaskan kepentingan kesehatan masyarakat Pulau Taliabu yang kurang mampu.

"Tahun 2024, jumlah peserta JKN sebanyak 3.700 orang dan tahun 2025 peserta JKN tersisa 3.409 orang, padahal mereka semua ini orang-orang yang masuk dalam kategori membutuhkan bantuan pemda," kata Amin Ata Sahafi, Kamis (12/6/2025).

Amin Ata Sahafi mengatakan, ironinya dalam hal penonaktifan ratusan peserta JKN sebelumnya tanpa diketahui oleh masyarakat.

"Contoh kasusnya dialami oleh Ahmad Yusuf La Tepa. Ahmad sempat berobat ke Rumah Sakit di Ambon, setelah melakukan pembayaran, dirinya ternyata tidak lagi terdaftar dalam BPJS Kesehatan."

"Nah masalah-masalah kecil seperti ini harus diperhatikan agar supaya tidak menjadi beban warga," ungkapnya.

Karena itu, Mantan Kepala Bidang di Dinas PUPR Pulau Taliabu ini berharap para peserta BPJS Kesehatan yang sempat dihentikan bisa diaktifkan kembali.

"Bila perlu ada penambahan peserta JKN BPJS Kesehatan supaya masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran daerah. Bila perlu, dibuka kembali bagi warga yang mau daftar JKN BPJS Kesehatan supaya mereka merasa terbantukan dari sisi finansial," pintanya.

Sebelumnya, Kepala BPJS Pulau Taliabu, Rosita Umagapi membenarkan ratusan peserta BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah telah dinonaktifkan.

Baca juga: Mike Maignan dan Chelsea Saling Membutuhkan, tapi The Blues Bisa Menyerah gegara Sikap AC Milan

"Kenapa dinonaktifkan, karena pagu anggaran untuk 2025 itu menurun. Sehingga beberapa peserta memang harus dinonaktifkan disesuaikan dengan anggaran," terang Rosita pada awal Februari 2025 lalu.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyarankan agar para peserta yang dinonaktifkan daftar ke BPJS mandiri.

"Yang iurannya dibayar per bulan," imbuhnya. (*)