KPK Beri Masukan untuk Optimalkan Proyek Strategis di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - KPK melalui Kepala Satgas Penindakan Wilayah V Prabawa Widi Nugroho, menyampaikan sejumlah masukan penting demi optimalisasi pelaksanaan proyek strategis di Maluku Utara. 

Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi hari kedua di Kantor Gubernur Maluku Utara yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekprov Samsuddin A Kadir dan Pimpinan OPD teknis, Selasa (17/6/2025).

Prabawa menegaskan bahwa KPK hadir untuk memperkuat pengawasan agar proyek strategis benar-benar berjalan maksimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami memberikan masukan agar pelaksanaan proyek strategis 2024 diperbaiki dan dikoreksi, supaya berjalan optimal dan sesuai tujuan program."

Baca juga: KPK: Kepemimpinan Sherly-Sarbin Lebih Hati-Hati, Harapan Pemerintahan yang Bersih di Maluku Utara

"Sementara untuk proyek 2025, kita dorong agar efisiensi anggaran dari pusat yang kini tinggal puluhan miliar dimanfaatkan maksimal, jangan sampai terhambat masalah administrasi, "jelas Prabawa.

Menurutnya, beberapa proyek 2024 memang mengalami kendala, terutama karena pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

"Sudah ada solusi, seperti pemberian perpanjangan waktu untuk paket yang masih bisa diselesaikan. Sementara paket yang tak mungkin dirampungkan tahun ini, diputus kontraknya dan dilanjutkan pada 2025, agar tidak berlarut dan merugikan negara, "tuturnya.

Prabawa juga mengapresiasi langkah transparan Pemprov Maluku Utara, yang melibatkan KPK sejak awal dalam pengawasan proyek.

Baca juga: Sarbin Sehe Tegaskan Komitmen Pemprov Maluku Utara Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

"Kami mendukung strategi Pemprov Malut yang mengutamakan prioritas sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan."

"Kolaborasi pencegahan dan penindakan ini diharapkan mencegah masalah berulang dan memperkuat perencanaan penggunaan anggaran, "ungkapnya seraya berharap seluruh jajaran Pemprov Maluku Utara semakin tajam dalam perencanaan dan pengawasan.

"Itu agar setiap rupiah anggaran bisa dikelola dengan baik tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, "pungkas Prabawa. (*)