TOPIK
KPK di Malut
-
Eks Pejabat Pemprov Malut yang Belum Kembalikan Kendaraan Dinas, KPK: Itu Penggelapan Aset Negara
Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Abdul Haris, angkat bicara perihal sejumlah mantan pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara
-
KPK Minta Pemprov Maluku Utara Belajar dari Bali Soal Ini
Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi mendapat perhatian
-
Sherly Laos Tidak Bisa Janjikan Hal Ini saat Rapat Bareng KPK, Gubernur Malut: Tidak akan Tutup Mata
Sherly Laos turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi pada Senin, 16 Juni 2025.
-
KPK Jadwalkan Kunjungan ke Ternate dan Tidore
Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK mengagendakan kunjungan lanjutan ke Kota Tidore Kepulauan dan Ternate
-
KPK Beri Masukan untuk Optimalkan Proyek Strategis di Maluku Utara
KPK hadir di Maluku Utara untuk memperkuat pengawasan agar proyek strategis benar-benar berjalan maksimal
-
KPK: Kepemimpinan Sherly-Sarbin Lebih Hati-Hati, Harapan Pemerintahan yang Bersih di Maluku Utara
"Harapan kami pemerintahan lima tahun ke depan berjalan clean dan tidak mengulang kesalahan masa lalu, "kata Korsupgah Wilayah V KPK Abdul Haris
-
KPK Soroti 234 Aset Pemprov Maluku Utara yang Belum Bersertifikat
Aset-aset tersebut juga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah dan peningkatan pendapatan daerah, "kata Abdul Haris
-
KPK Soroti Proyek Mangkrak, RSU Sofifi Jadi Prioritas Pengawasan di Maluku Utara
"Pentingnya RSU Sofifi, Maluku Utara bagi masyarakat terutama karena saat ini rumah sakit tersebut masih berstatus tipe D, "kata Abdul Haris
-
KPK Sebut Proyek Rumah Dinas Gubernur Malut Bisa Lewat Skema Swakelola
KPK menegaskan bahwa proyek rehabilitasi rumah dinas Gubernur Maluku Utara dapat dilakukan melalui skema swakelola, selama mengikuti ketentuan
