KPK: Kepemimpinan Sherly-Sarbin Lebih Hati-Hati, Harapan Pemerintahan yang Bersih di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - KPK menaruh harapan besar pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Sarbin Sehe, untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah V KPK Abdul Haris menyatakan, selama ini pihaknya melihat adanya kehati-hatian dalam setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Sherly–Sarbin.

"Harapan kami, pemerintahan lima tahun ini berjalan clean dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Ibu Gubernur Sherly Laos sangat terbuka."

"Setiap kali menghadapi kendala, beliau tidak segan berdiskusi, bukan hanya dengan KPK, tapi juga BPK, kejaksaan, hingga kepolisian, "ujar Abdul Haris dalam keterangan persnya, Selasa (17/6/2025) di Sofifi.

Baca juga: KPK Soroti 234 Aset Pemprov Maluku Utara yang Belum Bersertifikat

Ia menilai, sikap proaktif dan prinsip kehati-hatian itu merupakan langkah yang sangat positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Daripada salah langkah dan berujung persoalan hukum, lebih baik berdiskusi terlebih dahulu. Kami sangat terbuka dan siap mendampingi kapan saja, bahkan selama ini sebagian besar koordinasi kami lakukan secara daring (zoom), "tambahnya.

Menurut Abdul Haris, dibandingkan daerah lain di Wilayah V, Maluku Utara termasuk yang menunjukkan komitmen nyata untuk terus memperbaiki sistem.

Bahkan, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos disebut aktif mengikuti rapat dan diskusi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik demi tata kelola yang lebih baik ke depan.

"Selain Maluku Utara, kami juga sudah turun ke Maluku dan Papua Selatan. Namun, yang menarik, kepala daerah baru di Maluku Utara ini cukup progresif. Mereka tak ingin terulang kejadian hukum di masa lalu, "jelasnya.

Baca juga: KPK Soroti Proyek Mangkrak, RSU Sofifi Jadi Prioritas Pengawasan di Maluku Utara

Ia juga mengungkapkan, dalam situasi efisiensi anggaran nasional, termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas, koordinasi lewat Zoom menjadi solusi efektif.

Bahkan ia menyebut kunjungannya ke Maluku Utara kali ini kemungkinan menjadi yang pertama dan terakhir secara langsung di tahun ini.

"Kami harap komitmen dan komunikasi yang sudah baik ini terus dijaga. Kuncinya adalah transparansi dan saling terbuka dalam setiap pengambilan kebijakan, "pungkas Abdul Haris. (*)