KPK Soroti Proyek Mangkrak, RSU Sofifi Jadi Prioritas Pengawasan di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - KPK melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah V menegaskan, fokus utama pengawasan di tahun anggaran 2024 di Maluku Utara adalah penyelesaian proyek-proyek mangkrak.

Ketua Satgas Wilayah V KPK Abdul Haris menyampaikan hal ini dalam kunjungannya ke Sofifi, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, salah satu proyek yang menjadi sorotan serius adalah pembangunan RSU Sofifi, yang hingga kini belum rampung dan hanya menyisakan tiang-tiang bangunan.

"Di sini masih banyak proyek mangkrak, mulai dari proyek jalan yang putus kontrak hingga RSU Sofifi yang bangunannya baru sebatas tiang, "ujarnya.

Baca juga: Rismon Sianipar Diusir Kasmudjo Mantan Dosen Jokowi di UGM, Kondisi Kesehatan Eks PA Dipertanyakan

Ia mengatakan, Gubernur memang memiliki rencana untuk melanjutkan pembangunan RSU Sofifi.

Namun ia menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini perlu diaudit teknis terlebih dahulu. Kita tidak tahu kondisi struktur yang sudah dibangun masih layak atau tidak, mengingat proyeknya sudah lama terbengkalai. Kalau memang masih layak, silakan dilanjutkan, "tegasnya.

Haris menekankan pentingnya RSU Sofifi bagi masyarakat, terutama karena saat ini rumah sakit tersebut masih berstatus tipe D.

Untuk naik ke tipe C, fasilitas seperti ruang rawat inap dan ruang operasi harus ditambah.

"Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat."

"Maka jika dana APBD mencukupi, pembangunan RSU Sofifi harus menjadi prioritas. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, "ujarnya.

Lanjutnya, selain menyelesaikan proyek mangkrak, KPK juga merekomendasikan agar pemerintah provinsi memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Rismon Sianipar Diusir Kasmudjo Mantan Dosen Jokowi di UGM, Kondisi Kesehatan Eks PA Dipertanyakan

"Penyelesaian proyek-proyek bermasalah, pelunasan utang kepada pihak ketiga, serta pembangunan sektor vital harus didahulukan. RSU Sofifi termasuk prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan publik, "tambah Abdul Haris.

Menanggapi pertanyaan wartawan, ia menyampaikan bahwa KPK akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan pembangunan RSU Sofifi dan proyek-proyek lainnya yang dianggap bermasalah.

"Rencana kami akan turun lapangan pada Selasa atau Rabu pekan ini, untuk mengecek langsung progres pembangunan dan mengevaluasi proyek-proyek yang terhambat, "pungkasnya. (*)