Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Halmahera Selatan

Bassam Kasuba Ungkap Ketimpangan Halmahera Selatan Selama 20 Tahun: Banyak Warga Rumahnya Kumuh

"Masih banyak warga rumahnya kumuh, meski saya tidak menyebut apa penyebabnya, "ungkap Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
ARAHAN: Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba ketika sambutan di Musrenbang RPJMD, Jumat (20/6/2025). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba mengungkap ketimpangan pembangunan di daerah yang dipimpinnya saat membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, ketimpangan ini sudah terjadi selama 20 tahun setelah Halmahera Selatan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 2003 silam.

Bassam mengatakan, selama 20 tahun banyak masyarakat yang tinggal di rumah kumuh, tidak ada sanitasi dan lain-lain.

"Coba bayangkan, sudah 20 tahun, namun masyarakat kita masih tinggal di rumah kumuh, tidak ada sanitasi yang baik dan lain-lain, "ungkapnya.

Baca juga: Buka Musrenbang RPJMD, Bupati Halmahera Selatan: Pimpinan OPD Kerja Sesuai Koridor

Meski begitu, ia tak menyebutkan penyebab ketimpangan pembanguan terjadi selama 20 tahun.

ARAHAN: Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba ketika sambutan di Musrenbang RPJMD, Jumat (20/6/2025).
ARAHAN: Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba ketika sambutan di Musrenbang RPJMD, Jumat (20/6/2025). (Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani)

Ia justru menyoroti isu yang hangat diperbincangkan masyarakat luas, yaitu program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Ismid Usman Minta Polisi Tidak Tebang Pilih Kasus Tambang Emas Ilegal di Halmahera Selatan

Dia menyebut, banyak Kepala Desa (Kades) di Halmahera Selatan belum terlalu mengerti dengan mekanisme pembentukan koperasi tersebut.

Imbasnya, penyusunan struktur kopdes ini diisi oleh orang-orang dekat dan keluarga Kades, sehingga menuai polemik di tengah-tengah masyatakat.

"Masih banyak kita mendapati pengangkatan pengurus koperasi yang melibatkan keluarga kepala desa, ini menunjukan bahwa kepala desa belum memahami aturan yang ada, "pungkas Bassam Kasuba. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved