Sherly Laos Ajak UPT PUPR Sinkronkan Agenda Besar Pembangunan Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengundang seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Maluku Utara.

Pertemuan strategis yang digelar di Bela Hotel Ternate pada Kamis (19/6/2026) ini, menjadi tonggak awal koordinasi lintas sektor dalam merancang pembangunan infrastruktur terintegrasi.

Hadir dalam pertemuan ini jajaran pimpinan dari Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), serta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.

Baca juga: Bappeda Maluku Utara Matangkan Ranwal RPJMD 2025–2029

Dari unsur pemerintah daerah, turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar.

Sherly Laos menegaskan bahwa sinergi antara RPJMN dan RPJMD Maluku Utara adalah kunci untuk memacu pemerataan pembangunan yang berdampak langsung, pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Kita ingin Maluku Utara bukan sekadar berkembang, tapi melompat jauh. Infrastruktur adalah fondasinya," tegas Sherly.

Sherly mengangkat sejumlah proyek prioritas, di antaranya pembangunan jalan penghubung Sofifi–Halmahera Timur–Halmahera Tengah yang ditargetkan dapat ditempuh hanya dalam satu jam.

Ini merupakan bagian dari program pengembangan kawasan segitiga emas, yang diyakini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sherly juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi. Pemerintah Provinsi telah mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke Kementerian PUPR dengan total anggaran lebih dari Rp8 triliun.

Sementara itu, untuk sektor sumber daya air (SDA), usulan proyek senilai Rp1 triliun telah diajukan, mencakup irigasi, normalisasi sungai, pengendalian banjir, hingga pembangunan talud.

Dalam bidang Cipta Karya, perhatian diarahkan pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, sistem pengelolaan sampah, akses air bersih, dan sanitasi khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap kasus stunting.

“Kalau infrastrukturnya tersedia dengan baik, kualitas hidup masyarakat akan meningkat,” ujar Sherly.

Kepala BWS Maluku Utara Kalpin Nur, menyambut baik pertemuan ini. Menurutnya, inilah pertama kalinya seluruh balai teknis bisa duduk bersama Gubernur untuk menyelaraskan arah pembangunan.

"Dukungan kami kini lebih terarah karena tahu apa yang menjadi visi Pemprov," ungkap Kalpin.

Kepala BPJN Maluku Utara Togap Harianto Manik, membeberkan bahwa tingkat kemantapan jalan nasional di Maluku Utara saat ini telah melampaui 90 persen.

Namun, untuk jalan provinsi baru mencapai 60 persen, dan jalan kabupaten/kota bahkan lebih rendah, sekitar 40 persen.

"Salah satu fokus kami adalah mendorong peningkatan kemantapan jalan daerah bersama pemerintah lokal," jelasnya.

BPJN kini tengah menyusun Rencana Strategis Bina Marga untuk lima tahun ke depan, dan siap menjalin kerja sama formal dengan OPD teknis melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dari sisi permukiman, Kepala BPPW Malut, Firman Aksara, menegaskan bahwa pencapaian target nasional 100 persen akses air bersih dan sanitasi tidak bisa diwujudkan oleh balai semata.

“Kami butuh dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi, khususnya di wilayah strategis seperti Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Sofifi,” tandas Firman.

Baca juga: Komunikasi Leo Tidak Buahkan Hasil, Libra Dihargai Atasan: Ramalan Zodiak Karier Jumat 20 Juni 2025

Pertemuan ini menjadi simbol kuat bahwa Pemerintah Provinsi dan UPT PUPR satu suara dalam menyukseskan agenda besar pembangunan.

Sherly menyebut, dengan kolaborasi yang kuat dan rencana yang jelas, Maluku Utara akan mampu mempercepat transformasi wilayah menjadi lebih maju dan sejahtera.

“Mari kita buktikan bahwa kolaborasi lintas sektor bisa menghadirkan lompatan pembangunan yang bermakna,” tanda Sherly. (*)