Komisi IV DPRD Maluku Utara Soroti Penyerapan Anggaran 4 OPD

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Utara, Is Suaib, menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu disampaikan Is Suaib usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Kesra, Dinas Sosial, Dinas Kearsipan, serta pengelola Panti Santosa Sejahtera, Selasa (2/7/2025).

"Hari ini kami melakukan RDP untuk mengevaluasi progres program dan kegiatan. Hasilnya rata-rata penyerapan anggaran masih di bawah 30 persen. Ini sangat memprihatinkan, mengingat kita sudah masuk pertengahan tahun dan akan menghadapi pembahasan APBD Perubahan," tegas Suaib.

Baca juga: Noni Madueke Resmi Digaet Arsenal, Begini Fakta Transfer Winger Chelsea dari Fabrizio Romano

Terkait Biro Kesra, lanjut Is Suaib, Komisi IV mengevaluasi sejumlah program, di antaranya pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ). Dari anggaran Rp11 miliar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan haji, diketahui terdapat sisa sekitar Rp2 miliar yang belum digunakan.

"Anggaran itu harus segera dikembalikan ke kas daerah. Kami tegaskan bahwa efisiensi boleh, tapi harus transparan. Jangan sampai ada dana yang tidak jelas penggunaannya," ujarnya.

Suaib juga menyesalkan kurangnya koordinasi dari Biro Kesra dalam beberapa kegiatan, seperti pendistribusian hewan kurban saat Idul Adha.

"Kami ingin kegiatan-kegiatan ini dikoordinasikan dengan Komisi IV, karena kami adalah mitra kerja. Kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat harus dilakukan secara sinergis," katanya.

Ia juga mengkritisi Dinas Sosial yang dinilai minim komunikasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Bahkan, dalam RDP kali ini, Plt. Kepala Dinas Sosial tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi.

"Kami cukup kecewa. Ketidakhadiran Plt. Kadinsos mencerminkan kurangnya komitmen. Kalau dari awal sudah tidak hadir, bagaimana kita bisa berharap ada koordinasi dalam pelaksanaan program?," keluh Suaib.

Sementara untuk Dinas Kearsipan, evaluasi lebih difokuskan pada program-program yang belum terealisasi secara maksimal dan masih memerlukan penguatan di level implementasi.

Baca juga: 4 Bulan Kades Belum Terima Gaji, Ini Penjelasan Kadis DPMD Morotai Jamaluddin

Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi IV, Kuntu Daud, yang juga Wakil Ketua DPRD Malut.

Komisi IV menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antar-OPD dan mendesak agar penyerapan anggaran dipercepat.

"Penyerapan program kegiatan yang masih di bawah 30 persen menunjukkan ada yang tidak beres. Kita sudah masuk tahap pembahasan APBD Perubahan. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini akan berdampak pada capaian kinerja tahun berjalan," pungkas Suaib. (*)