Pemprov Malut
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Dorong Perlindungan Pekerja Lewat BPJS Ketenagakerjaan
Pemprov Maluku Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Paritrana Award 2024 tingkat provinsi pada Kamis (3/7/2025)
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Paritrana Award 2024 tingkat provinsi pada Kamis (3/7/2025).
Ajang ini menjadi bentuk apresiasi bagi para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi aktif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam sambutannya menekankan, perlindungan ketenagakerjaan bukan semata urusan administratif atau angka statistik melainkan menyangkut masa depan keluarga dan keselamatan jiwa para pekerja.
Baca juga: Muksin Amrin Dukung Uji Kompetensi Eselon II dan Perampingan OPD Pemprov Maluku Utara
“Musibah tidak pernah mengetuk pintu dan meminta izin. Jaminan sosial adalah jaring pengaman bagi istri dan anak-anak, agar mereka tetap bisa melanjutkan hidup dan pendidikan jika sesuatu terjadi pada tulang punggung keluarga,” tegas Sherly.
Sherly Laos juga mengingat pertemuannya dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku pada Mei lalu di Sofifi, yang mengungkapkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini.
Ia mencontohkan, dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, seorang pekerja sudah mendapat perlindungan sosial dasar yang krusial.
“Ini bukan sekadar program teknis, tapi gerakan kemanusiaan. Kesadaran harus dimulai dari empati,” kata Sherly Laos.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, memaparkan bahwa realisasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Maluku Utara hingga Mei 2025 baru mencapai 41,63 persen atau 176.604 dari total target 424.131 pekerja.
Tentunya, masih ada gap sekitar 112.399 pekerja yang belum terlindungi.
Meski begitu, langkah-langkah strategis terus dilakukan. Sebanyak 58.365 pekerja telah terlindungi melalui dukungan pembiayaan dari APBD, APBDes, hingga CSR.
Bahkan, Pemprov Maluku Utara telah menambahkan Rp1 miliar dalam APBD Perubahan sebagai bentuk komitmen serius.
Sherly Laos mendorong pentingnya integrasi data antar sektor. Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, perangkat desa, guru, hingga RT/RW untuk terlibat aktif dalam pendataan pekerja rentan.
Ia juga mengusulkan skema Bapak Angkat di setiap kabupaten/kota untuk menjangkau kelompok pekerja informal dan miskin ekstrem.
Baca juga: Kata-kata Menyentuh Sherly Laos saat Beri Bantuan Warga: Mereka Tak Butuh Kemewahan tapi Perhatian
“Paritrana Award bukan sekadar seremoni, tapi pengingat moral bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk melindungi mereka yang paling rentan,” kata Sherly dengan penuh semangat.
Sebagai bukti nyata manfaat program, sepanjang 2024 sebanyak 234 anak dari pekerja yang wafat telah menerima beasiswa pendidikan dengan total bantuan senilai Rp845 juta.
Sementara itu, sepanjang tahun 2024, total klaim jaminan sosial yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara telah menembus Rp224 miliar, mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pekerjaan. (*)
Sherly Laos Ungkap Kendala Tender Proyek di Maluku Utara |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Berencana Cabut Pergub Larangan Unggas, Kalangan Akademisi Merespons |
![]() |
---|
Sherly Laos Soroti Minimnya Fasilitas Kerja ASN di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi |
![]() |
---|
Evaluasi Sekprov Rampung, Gubernur Malut Sherly Laos: Tunggu Pengumuman Resmi |
![]() |
---|
Oktober 2025, Pemprov Maluku Utara Terapkan Manajemen Talenta ASN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.