Baru 20 Persen, Komisi III DPRD Maluku Utara Soroti Serapan Anggaran Pemprov

“Tahun ini sudah cukup jadi pelajaran. Jangan ulangi kesalahan yang sama tahun depan. Proses perencanaan harus dimulai sejak awal, bukan mepet waktu,” tegas politisi yang juga mantan Ketua DPRD Kota Ternate ini.

Sementara, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk melalui instruksi dan surat edaran dari pimpinan daerah.

"Percepatan yang sudah kami lakukan dimulai dari Instruksi Gubernur Maluku Utara Nomor: 100.3.4.1/III/Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025,  Surat Sekda Nomor: 000.3.1/2772/SETDA tanggal 16 Juni, dan surat lagi dari Sekda Nomor: 000.3.1/3101/SETDA tanggal 2 Juli 2025. Semua surat ini sudah kami distribusikan ke dinas-dinas terkait," jelas Hairil.

Ia mengakui bahwa hingga kini dokumen lelang yang paling banyak masuk berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sementara dari OPD lainnya masih sangat minim.

"Yang paling banyak memasukkan dokumen sejauh ini baru dari Dinas PUPR. Dinas lainnya belum banyak yang menyampaikan,"akuinya.

Baca juga: Nilai Kontrak Proyek yang Dilelang BPBJ Maluku Utara Capai Rp68,43 Miliar

Selain itu, Hairil juga menyebutkan kendala internal BPBJ, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan.

"Kami juga menghadapi kendala jumlah SDM. Saat ini ada empat Pokja, masing-masing terdiri dari satu ketua dan tiga anggota. Jadi totalnya hanya 20 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang harus kami tangani."

"Karena itu, kami telah mengusulkan pembentuklan jabatan fungsional pengadaan agar kinerja lebih optimal," pungkasnya. (*)