Pendidikan Bebas Biaya di Maluku Utara Sudah Jalan, Abubakar: Banyak Masalah yang Harus Diurai

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abubakar Abdullah menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis yang telah diupayakan kepala daerah merupakan langkah positif.

Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti persoalan pendidikan telah selesai.

"Pendidikan bebas biaya dan dukungan komite sekolah memang sudah direalisasikan tapi itu baru sebagian kecil."

"Masih banyak persoalan yang harus diurai satu per satu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk diselesaikan secara bertahap, "ujarnya usai menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi di Ballroom Hotel Bela, Ternate, Sabtu (12/7/2025) malam.

Baca juga: Tutup LKS Tingkat Provinsi 2025, Kadisdikbud Maluku Utara: Minimnya Ruang Kreativitas di Sekolah

Menurutnya, jika pendidikan gratis hanya dilihat sebagai aspek aksesibilitas maka masih ada bagian besar yang belum tersentuh. 

"Akses pendidikan bukan semata soal biaya. Banyak faktor lain yang memengaruhi keterjangkauan dan keberlanjutan pendidikan, "jelasnya.

Abubakar juga memaparkan data partisipasi pendidikan yang masih memprihatinkan. Berdasarkan Rapor Pendidikan dan data dari Ditjen PAUD, Dikdasmen dan GTK Kemendikbudristek tahun 2025, disebutkan bahwa. Angka partisipasi sekolah Malut baru mencapai 73 persen.

Juga terdapat sekitar 16,16 juta anak usia sekolah di Indonesia dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang belum mengenyam pendidikan formal.

"Inilah tantangan besar kita. Intervensi pendidikan harus berdampak pada dua hal utama, meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, "tegasnya.

Jika dua indikator tersebut tidak menunjukkan perbaikan, lanjut Abubakar, maka artinya kita gagal menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Ia juga menyoroti pentingnya kualitas pendidikan, yang menurutnya terbagi menjadi dua aspek utama yakni kualitas akademik dan kualitas karakter.

LKS yang sedang digelar, kata Abubakar, merupakan salah satu cerminan dari kekuatan akademik sekolah.

Dari data yang dimiliki, sebanyak 73 persen sekolah di Maluku Utara berpartisipasi dalam LKS tahun ini.

"Itu artinya, mayoritas satuan pendidikan di Malut masih memiliki kekuatan dasar akademik untuk berkompetisi."

"Sayangnya, ada sekolah-sekolah yang tidak mengirimkan peserta. Ini jadi pertanyaan: apa tantangan yang mereka hadapi?, "ujarnya.