Pendidikan Bebas Biaya di Maluku Utara Sudah Jalan, Abubakar: Banyak Masalah yang Harus Diurai

Partisipasi dalam LKS, lanjutnya, bisa dijadikan indikator awal untuk melihat kesiapan dan kualitas akademik sekolah-sekolah di daerah.

Sementara itu, aspek kualitas karakter menjadi cermin integritas kebijakan, empati sosial, serta keberpihakan pada masyarakat.

Ia mengingatkan, kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada formalitas atau simbolik, tapi harus menyentuh akar persoalan di lapangan.

“Kalau kebijakan dibuat hanya untuk merespons kemarahan atau tekanan sesaat, tanpa perencanaan matang dan partisipasi publik, maka hasilnya tak akan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Kadisdikbud Maluku Utara Tegaskan Kepala SMK Wajib Libatkan Siswa ke LKS: Ajang Pengembangan Potensi

Abubakar juga mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam kebijakan pendidikan, baik dari pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, hingga masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk terbuka pada evaluasi dan kritik.

"Banyak pandangan kritis terhadap kebijakan pendidikan. Itu harus kita hormati sebagai cermin dan pengingat. Kita tidak boleh terlena dengan pencapaian yang ada."

"Evaluasi adalah bagian dari upaya kita menjadikan kebijakan pendidikan benar-benar bermakna dan berdampak, "pungkasnya. (*)