DPRD Halmahera Selatan
Sejumlah OPD Terlambat Ajukan Lelang Proyek, DPRD Halmahera Selatan: Perencanaan Lemah
"OPD yang belum mengajukan dokumen lelang diharapkan untuk lebih proaktif, "pinta Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Irfan Djalil menyoroti keterlambatan sejumlah OPD dalam pengajuan dokumen lelang paket proyek T.A 2025.
Ia menyebut, salah satu OPD yang tercatat lambat adalah Dinas Pendidikan. Di mana, sedikitnya terdapat 26 paket proyek yang belum dilelang meski sudah masuk semester pertama.
Irfan menilai, keterlambatan dalam pengajuan dokumen lelang disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang efektif.
Akibatnya, tahapan tender paket di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) belum dapat dilaksanakan meskipun puluhan paket proyek telah disiapkan.
Baca juga: Bakal Kunker ke Halmahera Selatan, Wamen Transmigrasi Dijadwalkan Tinjau Desa Sumber Makmur
"Masalah utama dalam tender paket proyek ini berakar dari perencanaan yang tidak solid, artinya perencanaan lemah, "ujar Irfan, Senin (14/7/2025).
"Banyak OPD memiliki banyak paket, namun hanya ada sedikit perusahaan yang terlibat dalam proses perencanaan, sehingga menciptakan hambatan, "sambungnya.
Irfan berharap agar OPD yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pekerjaan fisik segera dievaluasi agar dapat melakukan perencanaan dengan lebih baik.
Ia juga menegaskan bahwa para pimpinan OPD tidak seharusnya menyalahkan faktor efisiensi anggaran sebagai alasan keterlambatan.
Pasalnya, setiap OPD telah menyelesaikan pembahasan paket proyek di Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.
"Tidak ada alasan bagi pimpinan OPD untuk mengatakan bahwa keterlambatan terjadi akibat efisiensi anggaran."
Masalah sebenarnya adalah perencanaan yang lemah, yang menghambat tahapan lelang proyek, "jelasnya.
Politisi PAN ini pun mendesak OPD yang belum mengajukan dokumen lelang untuk lebih proaktif.
Baca juga: Propam Polres Halmahera Selatan Periksa 3 Penyidik Polsek Obi Terkait Upaya Mediasi Kasus Rudapaksa
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi III DPRD Halmahera Selatan belum menerima laporan mengenai presentasi progres lelang proyek di BPBJ memasuki semester ke dua.
"Banyak OPD yang menjadi mitra kami di Komisi III, namun kami belum mengetahui dengan jelas berapa persen proyek yang sudah ditenderkan."
"Dalam waktu dekat, kami akan mengundang mereka ke dalam rapat untuk memastikan kegiatan di setiap OPD dan mengecek sejauh mana progresnya tahun ini, "tutup Irfan. (*)
Komentar DPRD Halmahera Selatan Soal Proyek Dinkes di Pulau Makian yang Mangkrak, Iksan: Daerah Rugi |
![]() |
---|
Proyek RSP Pulau Makian Rp1,1 Miliar Mangkrak, DPRD Halmahera Selatan Minta Penjelasan Dinkes |
![]() |
---|
Obat di RSUD Labuha Sering Kosong, DPRD Halmahera Selatan Nilai Manajemen Buruk |
![]() |
---|
Ada Alasannya, Ini Daftar Nama 16 Anggota DPRD Halmahera Selatan yang Absen Upacara HUT ke 80 RI |
![]() |
---|
Salma Samad Beber Alasan 16 Anggota DPRD Halmahera Selatan Absen Upacara HUT ke 80 RI |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.