Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe Hadiri Evaluasi Program MBG

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menghadiri pengarahan dan evaluasi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Mitra, dan Yayasan yang digelar oleh Badan Gizi Nasional.

Acara ini berlangsung di Hotel Bela, Kota Ternate, Senin (14/7/2025), dan merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku Utara.

Hadir pula dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadan Hendrayudha, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, Kepala BPOM Maluku Utara, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Pendidikan, serta mitra pelaksana MBG dan pengurus SPPG se-Maluku Utara.

Baca juga: Launching Bantuan Pangan Beras, Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe Tekankan Penyaluran Tepat Sasaran

Dadan Hendrayudha menegaskan bahwa Program MBG adalah program prioritas nasional untuk mendukung tumbuh kembang anak sekolah di Indonesia agar menjadi generasi sehat, kuat, dan cerdas.

Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada pengelolaan anggaran yang tepat, kesiapan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten.

“Kasatpel, mitra, dan yayasan harus bekerja dalam sinergi, memastikan koordinasi berjalan optimal agar program ini dapat terselenggara dengan lancar dan berkualitas,” tegas Dadan.

Ia juga memaparkan empat standar utama MBG yang menjadi tolok ukur Badan Gizi Nasional: kecukupan kalori, kandungan gizi yang seimbang, standar kebersihan, dan keamanan pangan. Selain itu, Dadan meminta dukungan Pemprov Maluku Utara untuk menyediakan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur utama MBG.

Data Dapodik mencatat sebanyak 320.795 siswa dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Provinsi Maluku Utara yang menjadi sasaran Program MBG, belum termasuk satuan pendidikan keagamaan. Dari kebutuhan 106 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga saat ini baru 20 unit yang telah beroperasi.

Dadan juga menjelaskan bahwa pemantauan program dilakukan secara berkala oleh BGN bersama Ombudsman, BPKP, dan dinas kesehatan daerah untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Baca juga: Pisces Kemalingan? Cancer Hilang Harapan: Ramalan Zodiak Selasa 15 Juli 2025

Sebelum menutup arahannya, Dadan menyampaikan delapan poin penting sebagai catatan untuk seluruh pelaksana MBG yakni Anggaran harus digunakan sesuai aturan yang berlaku, Program akan diawasi oleh Inspektorat Utama BGN, BPKP, BPK, hingga KPK bila ditemukan pelanggaran.

Kasatpel wajib membangun sistem tata kelola internal yang baik, MBG adalah program "Everybody Happy", mengedepankan orientasi sosial di atas profit, Calon mitra wajib menyiapkan dapur sesuai standar Badan Gizi Nasional, Jika dapur dikelola yayasan non-mitra, maka harus dibuat Kerja Sama Operasi (KSO).

Kasatpel wajib menyusun sistem payroll bagi relawan untuk transparansi penggajian dan Evaluasi dari daerah lain menunjukkan perlunya langkah-langkah korektif dan pencegahan sejak dini. (*)