Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Pulau Taliabu

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Taliabu Potensi Gagal Dibentuk 

Muhrida : Satgas sebetulnya sangat penting mengingat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Taliabu meningkat setiap tahun

Penulis: Laode Havidl | Editor: Munawir Taoeda
TribunTernate.com/La Ode Havidl
SATGAS: Kepala Dinas PPPA Pulau Taliabu, Maluku Utara Muhrida Donsi saat diwawancarai Tribunternate.com belum lama ini 

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi III DPRD dan Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara telah membahas untuk pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Namun perihal tersebut akan terwujud bilamana diindahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Kepala DPPPA Pulau Taliabu Muhrida Donsi mengapresiasi langkah DPRD dan pihak kepolisian untuk bentuk satgas.

Yang mana tujuan utama satgas terbentuk untuk melindungi perempuan dan anak.

Baca juga: Simak Total Kekayaan Abdullah Yusuf, Kepala Disperkimtan Halmahera Tengah

"Kami dari DPPPA apresiasi untuk mendorong satgas, dengan upaya perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab kita bersama, baik instansi pemerintah (DPPPA), masyarakat, APH, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, "kata Muhrida dihubungi Tribunternate.com, Jumat (18/7/2025).

IMBAUAN: Kepala Dinas PPPA Pulau Taliabu, Muhrida Donsi ungkap pengguna lem Aibon di Ibukota Bobong sudah ada yang jadi korban mental
Kepala Dinas PPPA Pulau Taliabu, Muhrida Donsi (TribunTernate.com/La Ode Havidl)

Muhrida menyampaikan, satgas sebetulnya sangat penting mengingat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Taliabu meningkat setiap tahun.

"Jadi semoga dengan dibentuknya satgas PPA bisa meminimalisir kasus kekerasan tersebut, "pintanya.

Sambungnya, DPPPA Pulau Taliabu semula telah berencana dan memprogramkan pembentukan satgas.

Baca juga: Suara Rakyat Menggema di Sofifi Maluku Utara: Petisi DOB Kota Sofifi Resmi Dimulai

Akan tetapi masih terkendala dua faktor, yakni kekurangan tenaga ASN dan terdampak efisiensi anggaran.

"Karena SDM ASN sangat terbatas, ditambah dengan efisiensi anggaran."

"Sehingga agak sulit untuk melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, "pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved