2 Indikator Ini Jadi Prioritas Survei IHal Kesbangpol Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maluku Utara memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menjaga stabilitas sosial di daerah.

Dua fokus utama yang diangkat untuk tahun 2026 adalah penguatan Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme serta Ormas bermasalah.

Dalam kegiatan yang digelar di Halmahera Barat pada Selasa (22/7/205), Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria, silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen lintas lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag).

Baca juga: Soal Rencana Pencabutan Pergub Unggas, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara

"IHaI adalah indikator penting untuk memetakan kondisi sosial dan tingkat keharmonisan umat beragama. Tahun ini hasilnya masih rendah, dan kita harus kerja keras agar survei 2026 bisa lebih akurat dan menjangkau lebih luas," tegas Armin kepada Tribunternate.com, Sabtu (26/7/2025).

Ia menambahkan, pelaksanaan survei tahun 2026 akan melibatkan  Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pariwisata, Pertanian, Bappeda, hingga Kementerian Agama, sesuai arahan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.

Hasil survei pada Maret 2025, target minimum responden sebanyak 1.250 per kabupaten/kota belum tercapai, menjadi catatan penting untuk evaluasi ke depan.

Selain memperkuat indeks harmoni, Kesbangpol Maluku Utar juga menginisiasi pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah di seluruh kabupaten/kota.

Langkah ini dipandang sebagai strategi penting dalam menjaga ketertiban umum, mengantisipasi potensi konflik, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat.

Baca juga: Marliza Marsaoly Lantik Pengurus Gudep Pramuka LPKA Ternate

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Malut, Takdir Ali Mahmud, turut melakukan pemantauan langsung proses pembentukan Satgas di Halmahera Barat bersama tim.

"Kehadiran Satgas ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi serta menangani potensi gangguan sosial," jelas Takdir.

Melalui sinergi kedua program strategis ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tercipta iklim sosial yang aman, harmonis, dan kondusif, demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Moloku Kie Raha. (*)