Komisi II DPRD Halmahera Selatan Ungkap Penyebab Penerimaan PAD Diskoperindag Jongkok

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Rustam Djalil ungkap penyebab realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) semester I Diskoperindag masih jauh dari target.

Menurut dia, ada masalah sengketa lahan di Pasar Labuha, Kecamatan Bacan yang mempengaruhi pendapatan OPD tersebut.

Di mana sebagian lapak yang masuk lahan sengketa, retribusinya dipungut oleh pihak yang terlibat sengketa.

"Itu yang menjadi pengurangan di sektor pendapatan, "beber Rustam saat ditemui Tribunternate.com di Kantor DPRD Halmahera Selatan, Jl. Karet Putih, Bacan Selatan, Kamis (31/7/2025).

Baca juga: Kemungkinan Turun Hujan: Lihat Prakiraan Cuaca Kota Ternate Besok, Jumat 1 Agustus 2025

Pihaknya juga sudah mendesak Diskoperindag untuk segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Sebab Pasar Labuha merupakan salah satu objek penyumbang pendapatan cukup besar.

"Kemudian Pasar Babang juga ada sengketa lahan, dan pasar itu sementara belum difungsikan. Beberapa pasar lain seperti di Indari juga belum difungsikan, "katanya.

Selain sengketa lahan, Rustam menyebut masalah lain dalam penarikan retribusi di setiap pasar terdapat pada sistem dan pola kerja petugas.

Politisi Demokrat itu mengatakan bahwa sejauh penarikan retribusi masih dilakukan manual maka rentan penyimpangan.

"Kan petugas di lapangan itu memungut langsung. Kita tidak tahu ni (penyimpangan) karena manual. Jadi pemerintah sudah harus ubah sistem penarikan, "tandas Rustam.

Sebelumnya, Kepala Diskoperindag Halmahera Selatan Adriani Radjiloen mengaku relalisasi penerimaan PAD semester I 2025 baru Rp 60 juta.

Capaian tersebut masih terpaut jauh dari total target yang diberikan yakni Rp 250 juta.

Adriani mengatakan, faktor utama yang mempengaruhi penerimaan PAD di sektor perdagangan adalah belum difungsikannya pasar Tuokona dan Babang.

"Tidak aktifnya kedua pasar tersebut mengakibatkan dampak signifikan terhadap keseluruhan PAD yang seharusnya diperoleh, "katanya, Selasa (29/7/2025) lalu.

Baca juga: Direktur RSUD Chasan Boesoerie Maluku Utara: Kunker Wamenkes Jadi Momentum Pembenahan

Untuk mendukung pencapaian target PAD, Adrinai mengklaim pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pelayanan terutama fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Ia juga menyebut penarikan retribusi yang dilakukan Diskoperindag untuk PAD baru pada pasar Labuha di Kecamatan Bacan.

"Saat ini, rincian penagihan retribusi baru dilakukan untuk pasar Labuha, sementara pasar lainnya seperti Obi, Saketa, Busua dan Kayoa Guruapin belum dilakukan penagihan, "ungkapnya. (*)