DPRD Halmahera Selatan Tak Persoalkan Pengurangan Pokir, Muslim Rakib: Konsekuensi Pemangkasan TKD

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Muslim Hi. Rakib, mengaku pihaknya tak mempersoalkan jika pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dikurangi pada tahun anggaran 2026.
• Pengurangan Pokir bagian dari dampak kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
• Untuk Halmahera Selatan, nilai dana TKD yang dipangkas disebut mencapai Rp500 miliar lebih.

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Muslim Hi. Rakib, mengaku pihaknya tak mempersoalkan jika pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dikurangi pada tahun anggaran 2026.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut rencana pengurangan Pokir bagian dari dampak kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

"Ini konsekuensi pemangkasan TKD, jadi pada prinsipinya kami terima. Karena pasti belanja-belanja akan kurang, termasuk Pokir DPRD. Tapi sejauh ini belum ada pembahasan (pengurangan Pokir), baru sebatas wacana," ujar Muslim di ruangan kerjanya, Rabu (22/10/2025).

Baca juga: Polres Halmahera Selatan Serahkan 2 Tersangka Korupsi Dana Desa ke Jaksa, Kerugian Negara Rp546 juta

Adapun pemangkasan dana TKD berlaku di semua daerah. Untuk Halmahera Selatan, nilai dana TKD yang dipangkas disebut mencapai Rp500 miliar lebih.

Muslim mengatakan, DPRD dan pemerintah daerah akan mencarikan solusi pada pembahasan APBD 2026 nanti.

Ia juga mengaku, pengurangan Pokir dalam bentuk program juga akan berpengaruh pada konstituen anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan.

"Tapi mau bagaimana lagi. Jadi kan tadinya program yang lahir dari Pokir itu 10, bisa kurang menjadi 5 atau 3. Jadi nanti kita carikan solusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Muslim bilang Pokir yang diusulkan anggota DPRD setiap tahun anggaran, ada yang lebih dari 10 program. Jika dikonfersi menjadi uang, nilainya mencapai Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.

"Pokir ini kan lahir dari aspirasi masyarakat dan dirumuskan menjadi program lalu diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan bantuan."

"Kemudian tidak ada aturan yang menetapkan nilai atau jumlah pokir, dia tergantung jumlah aspirasi. Kemudian aspirasi itu dilihat lagi, apakah selaras dengan program pemerintah daerah atau tidak. Jadi dia fleksibel," jelasnya.

Muslim menambahkan, DPRD Halmahera Selatan bersama pemerintah daerah akan membahas upaya kemandirian fiskal pasca pemangkasan dana TKD.

Ia pun menegaskan, salah satu solusi untuk mengimbangi pemangkasan dana TKD adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

"Terus terang, pengurangan Rp500 miliar lebih ini Halmahera Selatan secara fiskal itu sangat berpengaruh, terutama di belanja-belanja yang sifatnya prioritas. Jadi kita akan cari formulanya, salah satunya genjot PAD," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, mengungkapkan bahwa Pokir anggota DPRD pada tahun 2026 bakal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.