Pencabutan Pergub Pengendalian Unggas, Ini Kata Kabiro Hukum Pemprov Maluku Utara

Sebagai alternatif, Nazlatan menyarankan agar pemerintah tidak langsung mencabut Pergub, melainkan mengevaluasi dan memperbaruinya agar sesuai dengan perkembangan saat ini.

“Saya tidak melihat perlunya pencabutan total. Lebih tepat jika dilakukan pembaruan regulasi, yang adaptif terhadap tantangan zaman, tetap melindungi peternak lokal, dan mendukung pertumbuhan sektor unggas yang sehat dan berdaya saing,” pungkasnya.

Langkah pencabutan Pergub ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Malut dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada pembangunan ekonomi, namun tetap mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)