Sarbin Sehe: Pemprov Komitmen Bangun Daerah Terluar Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk terus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terluar seperti Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Fokus utama adalah infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat di wilayah tersebut.

“Keluhan dari daerah-daerah terluar hampir selalu sama, akses jalan, jembatan, dan persoalan status jalan. Karena itu, sebelum RPJMD disusun, Ibu Gubernur telah memerintahkan seluruh pimpinan OPD memverifikasi ulang status jalan yang ada,” ujar Sarbin Sehe, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: 14 Kepala Desa di Maluku Utara Direkomendasikan Terima Non Litigation Peacemaker

Sarbin menjelaskan, jika jalan tersebut merupakan tanggung jawab provinsi tetapi tidak memungkinkan didanai melalui APBD karena keterbatasan anggaran, maka Pemprov akan memperjuangkan peningkatan statusnya menjadi jalan nasional, untuk ditangani pemerintah pusat.

“Kita menggunakan dua skema pendekatan. Pertama, jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan kita data dan prioritaskan. Kedua, untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, kita akan terus membangun komunikasi aktif dengan balai-balai kementerian terkait,” jelas Sarbin.

Taliabu, Morotai, dan Sula Jadi Bagian Prioritas Perencanaan

Sarbin Sehe menegaskan, pembangunan di daerah terluar seperti Taliabu, Morotai, dan Sula tidak boleh dipandang sebagai wilayah yang terpinggirkan.

Justru, kata dia, wilayah-wilayah ini merupakan bagian penting dan integral rencana pembangunan Maluku Utara secara keseluruhan.

“Tidak ada yang dianak-tirikan. Mau Taliabu, Sula, maupun Morotai semuanya kita rancang secara menyeluruh dan terintegrasi dalam proses perencanaan,” ujarnya.

Terkait keterlambatan penyusunan RPJMD Pemprov Malut, Sarbin mengakui hal tersebut benar adanya. Namun, keterlambatan itu terjadi karena Pemprov ingin memastikan dokumen RPJMD disusun dengan akurasi dan data yang valid, mengingat dokumen ini akan menjadi rujukan pembangunan selama lima tahun ke depan.

“Betul, memang agak terlambat. Tapi ini soal nasib masyarakat lima tahun ke depan. Kalau alat ukurnya atau data yang digunakan masih diragukan, kami minta tim teknis untuk berkoordinasi ulang. Ini demi perencanaan yang matang dan akuntabel,” jelasnya.

Baca juga: Pembangunan 4 Gedung KUA Dimulai, Kakanwil Kemenag Malut Tekankan Kualitas dan Ketepatan Waktu

Sarbin juga menyoroti kehati-hatian dalam perencanaan proyek infrastruktur. Ia mencontohkan, sejumlah bangunan milik Pemprov yang hingga kini tidak bisa dimanfaatkan karena salah sasaran perencanaan.

“Jangan sampai kita bangun jembatan, tapi jembatan itu justru tidak bisa digunakan oleh warga. Kita tidak ingin uang negara terbuang sia-sia karena perencanaan yang keliru,” tegasnya.

Dengan pendekatan yang hati-hati namun terarah, Pemprov Maluku Utara berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah paling ujung provinsi. (*)