DPRD Halmahera Selatan
Tanggapan Sagaf Taha Soal Pungutan Zakat dari Sisa Gaji PNS dan PPPK di Halmahera Selatan
"Surat edaran ini bukan sebuah kewajiban, jadi tidak menjadi kewajiban secara kelembagaan, "kata anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi Taha
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
"Namanya setiap harta yang khususnya pendapatan itu dikenakan zakat, tetapi kemudian bukan menjadi sesuatu yang kesannya dipaksakan, "jelasnya.
Karenanya Komisi I berharap agar Dinas Pendidikan lebih proporsional dengan kebijakan pembebanan yang aturannya telah ada.
Sebab mengeluarkan zakat berupa zakat profesi, zakat fitrah maupun zakat mal sudah menjadi kewajiban umat Islam.
"Hal-hal yang sifatnya paten semestinya tidak dijadikan aturan (SE) apa pun."
Baca juga: M Syafei: Tidak Ada Aktivitas Galian C di Ternate
"Jadi kalau hanya sekedar mengingatkan, tidak perlu dengan surat edaran, "tandasnya.
Dinas Pendidikan Halmahera Selatan sebelumnya juga mengeluarkan SE nomor : 420/826/2025 tentang penghimpunan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terhadap siswa-siswi TK, SD dan SMP menjelang Idul Fitri 2025.
Namun SE tersebut dibatalkan setelah dipolemikkan publik. Dinas Pendidikan pun menerbitkan surat bernomor 420/3/0/2025 tentang pembatalan ZISWAF, tertanggal 11 Maret 2025. (*)
| Obat di RSUD Labuha Sering Kosong, DPRD Halmahera Selatan Nilai Manajemen Buruk |
|
|---|
| Ada Alasannya, Ini Daftar Nama 16 Anggota DPRD Halmahera Selatan yang Absen Upacara HUT ke 80 RI |
|
|---|
| Salma Samad Beber Alasan 16 Anggota DPRD Halmahera Selatan Absen Upacara HUT ke 80 RI |
|
|---|
| BK DPRD Halmahera Selatan: Tudingan Humein Kiat Selingkuhi Istri Orang Tak Benar |
|
|---|
| Anggota DPRD Halmahera Selatan Humein Kiat Polisikan 2 Pria Gegara Dituduh Selingkuhi Istri Orang |
|
|---|
![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.