Pemprov Malut
Sherly Laos Komitmen Perjuangkan Keadilan Fiskal untuk Maluku Utara
Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, menyampaikan sejumlah strategi konkret dan terukur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, menyampaikan sejumlah strategi konkret dan terukur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkeadilan.
Pemaparan ini disampaikan Sherly Laos dalam pidatonya saat penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, di Gedung DPRD, Sofifi, Kamis (7/8/2025).
Dalam pidatonya, Sherly Laos menjelaskan, strategi pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 dibagi ke dalam dua fokus utama, yaitu strategi pendapatan dan belanja.
Baca juga: Fakta Baru Penghilangan Nyawa Pegawai BPS Haltim: Pelaku Menikah dengan Teman Korban Setelah Aksi
Pertama, lanjut Sherly Laos, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara akan meningkatkan kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) sebagai ujung tombak dalam menghasilkan PAD.
Upaya ini, termasuk peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan, penyediaan sistem informasi yang transparan, serta pengawasan realisasi pendapatan secara berkala.
Kedua, optimalisasi seluruh potensi pajak dan retribusi daerah menjadi prioritas. Menurut Sherly Laos, selama ini potensi belum digali secara maksimal.
Maka, lanjut Sherly Laos, Pemprov segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan daerah (Perda) yang mendukung upaya penguatan basis pajak dan retribusi.
"Melalui regulasi yang tepat, kami akan mengatur ulang mekanisme pemungutan pajak agar lebih efisien dan adil. Ini penting demi meningkatkan kemandirian fiskal daerah," ujar Sherly Laos.
Ketiga, pemerintah juga akan menertibkan piutang pajak daerah dan memperkuat proses penagihan terhadap Tuntutan Ganti Rugi (TGR), terutama dari hasil temuan BPK.
Langkah ini, dinilai penting untuk menyelamatkan potensi pendapatan yang selama ini terhambat akibat lemahnya penagihan.
Keempat, peningkatan kolaborasi fiskal dengan pemerintah pusat juga menjadi perhatian serius.
Sherly Laos menegaskan, keadilan fiskal bagi Maluku Utara harus diperjuangkan secara konsisten.
"Kerja sama dengan pemerintah pusat akan terus kami dorong, baik melalui koordinasi teknis maupun perjuangan politik, agar alokasi dana transfer lebih berpihak kepada daerah kepulauan seperti kita," tegasnya.
Kelima, pemerintah akan mengintensifkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.
"Edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui berbagai platform, mulai dari media massa, sekolah, hingga kelompok masyarakat," jelas Sherly Laos.
Di sisi belanja daerah, Sherly Laos menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran.
Belanja pemerintah, kata Sherly Laos, akan diarahkan pada program prioritas yang menghasilkan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan fokus pada produk-produk dan layanan publik yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar," jelasnya.
Selain itu, pemerintah akan mendorong penguatan sektor UMKM lokal agar dapat mengisi toko-toko dan sentra ekonomi di seluruh wilayah Maluku Utara.
"Kita akan bantu UMKM untuk mengembangkan usahanya, termasuk akses permodalan dan pendampingan usaha."
"Kita ingin toko-toko di daerah ini tidak hanya didominasi oleh produk luar, tapi justru menjadi etalase bagi produk-produk asli Maluku Utara," ucapnya.
Sherly Laos menegaskan, rancangan KUA-PPAS 2026 disusun dengan semangat kolaboratif.
Ia berharap, DPRD dapat segera mengkaji, membahas, dan menyepakati bersama dokumen tersebut, sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD tahun 2026.
"Seluruh proses pembahasan KUA-PPAS ini diharapkan dapat berjalan dengan tepat waktu, partisipatif, dan akuntabel," harapnya.
Menutup pidatonya, Sherly Laos menegaskan kembali pentingnya keadilan fiskal bagi Maluku Utara.
Baca juga: Kronologi Rekan Kerja Habisi Nyawa Pegawai BPS Haltim: Uang Korban Digasak dan Ajukan Pinjol
Ia menyatakan, perjuangan mendapatkan perhatian fiskal dari pemerintah pusat, bukanlah hal mudah, namun harus terus dilakukan demi masa depan yang lebih baik.
“Kami tahu perjuangan keadilan fiskal ini tidak mudah. Tapi demi mendapatkan jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, dan hidup yang lebih sejahtera bagi masyarakat Maluku Utara."
"Kami akan terus maju. Karena keadilan fiskal bukanlah hadiah, itu adalah hak. Dan kami akan terus memperjuangkannya demi Maluku Utara yang maju, sejahtera, dan hadir bagi rakyatnya,” tegas Sherly Laos. (*)
Realisasi Program Rumah Layak Huni, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Gandeng Kementerian PUPR |
![]() |
---|
Jadi Saksi Kasus Suap Mendiang AGK, 11 Pejabat Pemprov Maluku Utara Berpotensi Dievaluasi |
![]() |
---|
6 Kebijakan Prioritas yang Tertuang Dalam RPBD Maluku Utara 2025-2029 |
![]() |
---|
Sarbin Sehe Tinjau Lahan Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Desa Taba Damai Halmahera Barat |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Rp 5,7 Miliar Anggaran Tanpa SPJ |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.