Buka Rakor Ketahanan Pangan 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Swasembada Beras dan MBG

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.

Seremoni pembukaan Rakor di Bela Hotel, Ternate, Rabu (20/8/2025).

Turut dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, Forkopimda, bupati/wali kota se-Maluku Utara, serta jajaran terkait.

Baca juga: Piet Babua Resmikan Gerai Kopdes Merah Putih Pertama di Halmahera Utara   

Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Maluku Utara yang terdiri dari 395 pulau dengan luas 145,8 ribu km⊃2; menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pangan.

“Indeks Ketahanan Pangan (IKP,red) Maluku Utara pada 2024 sebesar 61,44. Untuk meningkatkannya, kita perlu strategi khusus, mulai dari penyediaan infrastruktur, teknologi pertanian, hingga perlindungan kesejahteraan petani,” ujar Sherly Laos.

Sherly Laos mengakui, meski Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan bahkan sudah swasembada daging sapi dan ikan namun, untuk beras masih sangat bergantung dari luar daerah.

Data 2024 mencatat produksi beras lokal hanya 17.221 ton, sementara impor dari luar mencapai 107.660 ton.

Selain produksi, masalah distribusi juga disoroti. Disparitas harga antar wilayah dinilai masih tinggi akibat hambatan transportasi darat dan laut.

Beberapa komoditas bahkan menjadi penyumbang inflasi, yang pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,24 persen.

Sherly menambahkan, konsumsi pangan masyarakat juga masih belum ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Maluku Utara per tahun 2024 baru mencapai 80,5 dari skor ideal 100. Sementara prevalensi stunting masih berada di angka 7,45 persen pada triwulan II 2025.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sherly Laos menilai alokasi Rp10.000 per porsi belum cukup.

Sherly Laos menuturkan, simulasi Pemprov Maluku Utara menunjukkan harga ideal seharusnya Rp20.000 hingga Rp30.000 per porsi, mengingat tingkat kemahalan harga yang relatif tinggi.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Oknum Polisi Sebar Video Syur Istri - Tragedi Korban Rudapaksa di Taliabu

“Kami berharap Badan Gizi Nasional dapat mempertimbangkan usulan ini, agar anak-anak Maluku Utara benar-benar mendapat gizi yang cukup,” tegasnya.

Sherly Laos berharap, Rakor Ketahanan Pangan menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat ketersediaan pangan, menjaga distribusi, menstabilkan harga, serta mendorong pemanfaatan pangan lokal.

“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dengan kerja sama semua pihak, Maluku Utara bisa mewujudkan ketahanan pangan yang kuat,” tandas Sherly. (*)