Pemprov Malut
Rp 1,6 Triliun Belanja Pangan Harus Dinikmati Petani dan Nelayan di Maluku Utara
"Kalau Rp 1,6 t bisa kita sediakan dari dalam Maluku Utara, maka petani dan nelayan bisa nikmati Rp 1,2 t atau 80 persennya, "ucap Sherly Laos
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pemprov Maluku Utara terus menggenjot ketahanan pangan demi menekan harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Malut 2025 di Ballroom Hotel Bela, Ternate, Rabu (20/8/2025).
Rakor yang ditandai dengan pemukulan gong itu turut dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Andriko Noto Susanto, para bupati wali kota se-Malut, serta berbagai pemangku kepentingan.
Sementara tema yang diusung ialah 'Harga Terjangkau, Pangan Tersedia, Maluku Utara Sejahtera'.
Baca juga: Sherly Laos Kembalikan Subaim Jadi Lumbung Pangan Maluku Utara
Dalam sambutannya, Sherly Laos menekankan ketahanan pangan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan, setiap tahun kebutuhan pangan Maluku Utara mencapai Rp 1,6 triliun, namun sebagian besar masih dipenuhi dari pasokan luar daerah.
"Kalau Rp 1,6 triliun bisa kita sediakan dari dalam Maluku Utara, maka petani dan nelayan bisa menikmati hingga Rp 1,2 triliun atau 80 persennya, "tegasnya.
Dikatakan, kondisi itu tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus menyiapkan strategi agar petani dan nelayan menjadi penikmat, bukan sekadar korban fluktuasi harga.
Langkah pertama Pemprov Maluku Utara adalah meningkatkan produksi beras lokal.
Selain itu pihaknya juga akan menghidupkan kembali lumbung pangan di Subaim, Halmahera Timur.
Dari 12 ribu hektare sawah yang tersedia, baru 3 ribu hektare yang aktif.
"Kita targetkan mengembalikan semua lahan menjadi aktif, dengan produktivitas yang ditingkatkan dari 1 sampai 2 ton per hektare menjadi 8 sampai 10 ton per hektar. Tahun ini kita mulai penanaman 1.500 bibit unggul di September," ungkapnya.
Selain Subaim, daerah Kao di Halmahera Utara dan Wairoro di Halmahera Tengah juga akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan.
Gubernur juga menyoroti harga telur di Malut yang masih tinggi, Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per butir, sementara di Jawa hanya Rp 1.500.
"Kita sudah kerja sama dengan swasta dan Himpunan Ayam Ras (HAIR) untuk pembibitan ayam petelur."
| Kolaborasi Maluku Utara dan Korea Selatan: Dorong Industri Berkelanjutan |
|
|---|
| SKM Online Dorong Layanan Publik Malut Meningkat, Capaian Tembus 127 Persen |
|
|---|
| Gelombang Tinggi 15–18 April 2026, Gubernur Malut Ingatkan Risiko Kecelakaan Laut |
|
|---|
| Pengawasan Hutan di Maluku Utara Masih Dikendalikan Pusat |
|
|---|
| 80 Persen Izin Pinjam Pakai Hutan di Malut untuk Tambang |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/Nelayan-Maluku-Utara.jpg)