Pemprov Malut
Rp 1,6 Triliun Belanja Pangan Harus Dinikmati Petani dan Nelayan di Maluku Utara
"Kalau Rp 1,6 t bisa kita sediakan dari dalam Maluku Utara, maka petani dan nelayan bisa nikmati Rp 1,2 t atau 80 persennya, "ucap Sherly Laos
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
"Target 1–2 tahun ke depan, harga telur bisa turun menjadi Rp1.500–Rp1.800 per butir, "jelasnya.
Untuk mendukung itu, Pemprov menyiapkan 2.000 hektare lahan jagung di Halmahera Utara sebagai bahan pakan ternak, agar harga lebih stabil.
Sherly juga menyinggung fluktuasi harga rica dan tomat. Saat panen raya harga jatuh, sebaliknya saat produksi rendah harga melonjak.
Untuk menstabilkan harga, Pemprov akan membangun dua food hub di Sofifi dan Ternate, masing-masing dilengkapi cold storage berkapasitas 500 ton.
"Kalau produksi melimpah, hasilnya kita simpan, lalu dikeluarkan saat stok menipis. Harga akan stabil di konsumen,"terangnya.
Selain produksi, distribusi pangan juga diperkuat. Pemprov memastikan adanya Koperasi Merah Putih sebagai penyalur utama hasil pertanian.
Tahun ini, Pemprov juga menganggarkan pembangunan jalan tani sepanjang 67 kilometer yang mulai dikerjakan September.
"Kita juga jajaki kerja sama dengan IWIB dan Halteng, agar hasil panen petani punya pasar yang jelas, "tambah Sherly.
Ia juga menegaskan pentingnya faktor lingkungan. Contohnya di Subaim, sebagian petani hanya menghasilkan 1 ton hektar karena limbah tambang mencemari irigasi.
"Kami sudah bersurat ke pihak tambang dan kementerian agar memperbaiki atau mengalihkan limbah."
"Jangan sampai rencana tanam serentak 500 hektare di bulan September terganggu,"tegasnya.
Sang gubernur menutup sambutannya dengan menekankan, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga distribusi, stabilisasi harga, dan keberlanjutan lingkungan.
"Ketahanan pangan berarti melindungi petani, nelayan, konsumen, sekaligus memastikan harga yang adil. Kalau ini bisa berjalan, saya yakin Maluku Utara bisa swasembada pangan dan masyarakat lebih sejahtera,"pungkasnya.
Masih pada kesempatan yang sama, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto memaparkan kondisi pangan dan kemiskinan nasional serta Maluku Utara.
Nasional, Tahun 2024, tingkat kemiskinan di perkotaan 7,09 persen (turun 0,20 poin dari 2023), perdesaan 11,79 persen turun 0,43 poin.
| Kolaborasi Maluku Utara dan Korea Selatan: Dorong Industri Berkelanjutan |
|
|---|
| SKM Online Dorong Layanan Publik Malut Meningkat, Capaian Tembus 127 Persen |
|
|---|
| Gelombang Tinggi 15–18 April 2026, Gubernur Malut Ingatkan Risiko Kecelakaan Laut |
|
|---|
| Pengawasan Hutan di Maluku Utara Masih Dikendalikan Pusat |
|
|---|
| 80 Persen Izin Pinjam Pakai Hutan di Malut untuk Tambang |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/Nelayan-Maluku-Utara.jpg)