Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Pemprov Maluku Utara dan Kemendagri Bahas Kesiapan Lahan Pembangunan SPPG

"Lahan harus sudah bersih dan siap agar pembangunan SPPG dapat segera dimulai, "ujarnya Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Sansul Sardi
KEBIJAKAN: Kepada Tribunternate.com, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir menjelaskan beberapa poin-poin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Maluku Utara, Rabu (20/8/2025) di Ternate 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi bersama Kemendagri, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional serta perwakilan Kementerian PUPR melakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) terkait pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Maluku Utara, Kamis (21/8/2025) di Ternate.

Dikatakan, pembangunan SPPG merupakan bagian dari nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Kementerian PUPR yang menargetkan pembangunan 400 unit SPPG di seluruh Indonesia. Sejumlah di antaranya akan direalisasikan di Maluku Utara.

"Tim melakukan evaluasi kesiapan lahan yang disediakan pemda. Lahan harus sudah bersih dan siap agar pembangunan SPPG dapat segera dimulai, "ujarnya Samsuddin A Kadir.

3 skema pembangunan SPPG:

Baca juga: RSUD Chasan Boesoirie Maluku Utara Terapkan Kartu Pengunjung dan Penunggu

KEBIJAKAN: Kepada Tribunternate.com, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir menjelaskan beberapa poin-poin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Maluku Utara, Rabu (20/8/2025) di Ternate
KEBIJAKAN: Kepada Tribunternate.com, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir menjelaskan beberapa poin-poin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Maluku Utara, Rabu (20/8/2025) di Ternate (Tribunternate.com/Sansul Sardi)

Pertama, SPPG Khusus yang lahannya disiapkan pemerintah daerah dan dibangun oleh Kementerian PUPR.

Kedua, SPPG Mitra Mandiri, yakni SPPG yang dibangun pihak swasta atau mitra lain, kemudian disewa oleh BGN untuk penyediaan makanan bergizi.

Ketiga, SPPG Kerja Sama Instansi, yaitu pemanfaatan gedung instansi pemerintah yang belum terpakai untuk dijadikan dapur penyedia makanan.

"Skema kemitraan ini memungkinkan mitra menyediakan bangunan lengkap dengan peralatan masak."

"Jika mereka mampu menyiapkan 3.000 porsi makanan sehari, maka akan ada insentif sewa dari BGN."

"Dengan begitu, kapasitas penyediaan makanan bergizi gratis bisa cepat bertambah, terang Samsuddin A Kadir.

Di Maluku Utara sendiri, kebutuhan SPPG mencapai 181 unit, namun saat ini baru 18 unit yang aktif.

Baca juga: Respon Warga Usai RSUD Chasan Boisoirie Maluku Utara Terapkan Kebijakan Kartu Pengunjung & Penunggu

Pemprov menargetkan jumlah tersebut segera bertambah seiring dengan keterlibatan mitra mandiri dan percepatan pembangunan oleh pemerintah pusat.

"Harapannya dalam waktu singkat bisa ada tambahan hingga puluhan unit, bahkan mencapai 30 SPPG baru, karena sebagian mitra sudah menyiapkan bangunan yang akan diverifikasi oleh BGN."

"Dengan percepatan pembangunan SPPG, Pemprov optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved