Tentu dengan diskus ini kata Abdul Halim, hasilnya akan disampaikan kepada Menteri KP dan jajaran.

Kemudian, Dirjen Tangkap, Dirjen Pengawasan, Dirjen Pengolahan hingga Komisi 4 DPR-RI atas rekomendasi yang sudah dibuat.

Tentu dengan harapan dengan rekomendasi ini akan bisa melahirkan perubahan ke masyarakat perikanan khusus nelayan di Maluku Utara.

Hal ini dipandang penting karena Maluku Utara dengan letak geografis yang amat sangat terbuka.

Baik dari pengawasan hingga penangkapan ikan dengan alat penangkapan yang ramah lingkung agar tidak rusak.

“Karena ini berkaitan dengan hajat hidup generasi yang akan datang, itu poin penting hingga kami datang buat diskusi ini,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Ishak Naser mengatakan dengan diskusi ini memang sudah banyak masalah dibahas.

Tentu DPRD melihat ini sangat komplek karena dalam penanganan untuk kembangkan kesejahtraan nelayan harus banyak libatkan pihak.

Satu-satunya cara kedepan DPRD akan panggil dinas terkait untuk membahas dalam rapat kerja.

“Itu akan kami libatkan semua baik dinas, instansi terkait dan stekholder terikat agar kita sama-sama bahas persoalan ini,” katanya.

Dengan tujuan agar bisa diselesaikan dan ada solusi yang kompak, contoh salah satu alternatif yakni BUMD.

Baca juga: Tuai Kritikan Warganet di Facebook Soal Pelayanan Parkir, Begini Tanggapan Dishub Ternate

Di mana dengan BUMD ini nantinya semua bantuan-bantuan kapal perikanan ke nelayan akan dibawa koordinasi BUMD.

Dari situ BUMD akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok nelayan dengan keterbatasan modal itu akan diberikan.

“Tentu ini yang akan kami lihat dan bahas pada rapat kerja kedepan nantinya,” pungkasnya (*)