"Kami mengkritik karena, gambar dan perencanaannya tidak sesuai kondisi lokasi pelabuhan."

"Dan sangat berpotensi membawa ancaman keselamatan warga, saat berlabuh maupun keluar dari pelabuhan."

"Melalui konfirmasi teman-teman Pemuda Hiri, kepada kadis PUPR beberapa waktu lalu."

"Bahwa PUPR sudah menghitung RAB tambahan, yang nilainya Rp 12 Miliar, "bebernya.

Namun masalahnya adalah, Tim TAPD Kota Ternate sejauh ini belum mengantongi.

Perencanaan dengan nilai proyek tersebut (konfirmasi dengan Sekda Kota Ternate).

"Pertanyaannya? alasan apa TAPD belum cover item pembangunan pelabuhan dari PUPR?."

"Jika bukan jalur koordinasi antar instansi, yang tidak terbangun secara baik."

"Ini menunjukkan bobroknya tata kelola birokrasi di Kota Ternate, "semprotnya.

Bahkah ia menyebut, pokok masalah ini semakin parah dan tidak jelas.

Ketika DPRD Kota Ternate belum menerima undangan untuk bersama TAPD.

Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), pembahasan pembangunan Pelabuhan Hiri.

"Kami menilai secara sederhana, Bappelitbangda tidak melakukan langkah-langkah progres."

"Untuk memperjelaskan nasib proyek ini, banyak bicara saat pertemuan, tetapi kesannya Hasi se Furiki (berbohong), "tegasnya.

Kami atas nama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri, membaca kelemahan utama berada di Political Will Wali Kota Ternate.